Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta kepala daerah menggenjot belanja daerah pada pengujung tahun ini demi mengkerek pertumbuhan ekonomi kuartal IV2024.

Airlangga menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu per 4 November 2024, rata-rata realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 64,2%, sementara realisasi belanja sebesar 58,4%.

“Nah untuk mengungkit pertumbuhan di kuartal terakhir, kami berharap belanja daerah itu bisa jalan. Tentu belanja yang produktif,” ujar Airlangga dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, belanja yang dilakukan pemerintah daerah memiliki efek berlapis atau multiplier effect terhadap perekonomian di daerah.

Meskipun demikian, Airlangga menduga lambatnya realisasi belanja di pemerintah daerah terjadi akibat mayoritas kepala daerah saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), sebab Pilkada serentak tengah digelar dan pelantikannya baru terjadi Februari mendatang.

“Sehingga capex [belanja modal] itu saya khawatir Januari, Februari turun. Sehingga kalau kita di kuartal 4 gak bisa ngeboost, kuartal 1 gak bisa ngeboost, ngejarnya susah,” ucap Airlangga.

Sehingga, Airlangga mendorong agar Plt kepala daerah dapat mendorong belanja masing-masing daerah yang dipimpin.

“Jadi kita mungkin punya PR [pekerjaan rumah] bagaimana supaya Bapak-Bapak PLT ini bisa juga mendorong supaya belanja kita bisa jalan,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ditampilkan Provinsi Yogyakarta, Aceh, dan Jateng tercatat sebagai daerah dengan realisasi belanja tertinggi yakni masing-masing sebesar 70%, 69,2%, dan 66,7%.

Sementara itu, terdapat enam wilayah di Indonesia yang per 4 November 2024 memiliki realisasi belanja daerah di bawah 50%. Antara lain, Papua Barat Daya sebesar 49,4%, Kalimantan Tengah sebesar 47,4%.

Selanjutnya, Kalimantan Utara sebesar 47,1%, Kalimantan Timur sebesar 46,6%, Papua Pegunungan sebesar 46%, dan Papua Tengah sebesar 45,1%.

(azr/lav)

No more pages