Selain perlindungan kepada masyarakat tak mampu, Meutya mengatakan, Prabowo menilai pemberantasan judi online bisa mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Soal keterlibatan pegawai, kata dia, Kementerian Komdigi sudah membuka diri terhadap penegakan hukum di kepolisian. Dia mengakui, saat ini masih dalam proses perbaikan sistem yang tengah ditempuh secara masif.
"Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan," ujar dia.
"Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit perubahan terutama dari sisi teknologi, karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian."
Hingga saat ini Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 16 orang sebagai tersangka praktik perlindungan terhadap ribuan situs atau aplikasi judi online. Sebanyak 11 orang tersangka di antaranya adalah pegawai dan staf ahli di Komdigi.
Menurut Meutya, Prabowo pun memberikan instruksi kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan dengan lancar. Hal ini termasuk memastikan kerja sama dan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Komdigi.
(red/frg)
