Australia memiliki sejarah panjang melawan perusahaan teknologi besar yang memiliki plaftorm media sosial seperti kebijakan tahun 2021 yang memaksa Facebook dan Google membayar konten berita yang diambil dari perusahaan media.
Langkah paling akhir adalah langkah hukum pemerintah Australia terhadap platform X milik Elon Musk terkait penolakan menurunkan rekaman video serangan teroris di Sydney.
Pemerintah Partai Buruh yang beralirah kiri tengah ini juga sedang mempertimbangkan aturan baru yang akan memaksa platform media sosial mengatasi misinformasi dan disinformasi yang diunggah di platform mereka.
Pemerintah Australia mengatakan telah berkonsultasi dengan perusahaan-perusahaan sosial media terkait pembatasan usia minimum ini "melalui berbagai kegiatan."
Namun, para pejabat pemerintah tidak merinci jenis layanan yang terkena aturan baru itu, apakah mereka sudah menerima jaminan bahwa larangan itu bisa diterapkan atau berapa besar denda yang akan dikenakan pada perusahaan yang melanggar.
Kepala keamanan Meta, Antigone Davis, mengatakan perusahaannya menghormati "pembatasan umur yang ingin diterapkan pemerintah bagi pengguna media sosial."
Davis menambahkan bahwa riset menunjukkan para orang tua ingin terlibat dalam kehidupan daring anak-anak mereka dan ingin memiliki suara terkait hal yang pantas bagi mereka.
"Yang belum terjadi adalah pembicaraan mendalam terkait bagaimana kita menerapkan perlindungan, jika tidak kita berisiko memiliki anggapan bahwa situasinya sudah membaik, bahwa kita sudah mengambil langkah, tetapi para remaja dan orang tua justru tidak mendapatkan manfaatnya," kata Davis dalam pernyataan tertulis.
Juru bicara TikTok Australia menolak berkomentar atas artikel ini. Sementara, Google dan X belum menjawab permintaan komentar.
Perdana Menteri Albenese mengatakan dia tidak yakin aturan bisa diterapkan secara penuh atau masalah ini bisa diatasi dengan segera dengan merujuk pada pembatasan minumah beralkohol yang tidak berhasil mencegah kebiasaan minum alkohol di kalangan anak di bawah umur.
(bbn)
