Logo Bloomberg Technoz

Dumping merupakan praktik perniagaan tidak sehat (unfair trade) yang dilakukan suatu negara dengan cara menjual atau 'membuang' (to dump) barang buatannya ke luar negeri, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negerinya.

Rekam Jejak Dumping China di RI

Untuk diketahui, China menjadi salah satu negara yang paling banyak melakukan praktik dumping sepanjang 2023. Berdasarkan catatan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan, 9 dari 10 kasus dumping Indonesia rentang 2023—2024 melibatkan China.

Bila risiko dumping dari China ke RI makin menganga akibat mengerucutnya perang dagang dengan AS pada era Trup, Achmad mengatakan, industri dalam negeri dapat makin tertekan.

Hal ini terjadi karena mereka harus bersaing dengan produk China yang jauh lebih murah dan memiliki daya saing tinggi, yang tentunya akan berdampak pada stabilitas industri serta potensi kehilangan lapangan kerja.

Adapun, hal ini sebelumnya dikeluhkan oleh industri benang dalam negeri, yang tidak luput menjadi salah satu subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dihantui badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wiraswata mengatakan permasalahan utama yang menyebabkan PHK massal yang tak kunjung usai di pabrik benang adalah isu banjir impor pakaian jadi di pasar dalam negeri.

"Banjir produk impor —terutama impor pakaian jadi dan kain — yang sangat masif dan murah, harganya tidak masuk akal, dumpingnya sangat keterlaluan plus masuknya ilegal dan separuh nyolong," kata Redma ketika dihubungi Bloomberg Tehcnoz, medio tahun ini.

Dari segi makroekonomi, Achmad mengatakan, kondisi ini juga dapat memperburuk neraca perdagangan Indonesia, terutama bila impor dari China melonjak tanpa diimbangi oleh peningkatan ekspor.

"Hal ini akan mengakibatkan peningkatan defisit perdagangan, yang selanjutnya dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan," ujarnya. 

10 Kasus Dumping di RI Setahun Terakhir (Bloomberg Technoz/Asfahan)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 surplus US$3,26 miliar. Adapun, nilai ekspor September adalah US$22,08 miliar dan impor adalah US$18,82 miliar.

Berikut daftar kasus dumping Indonesia di bawah pengawasan KADI rentang 2023—2024: 

1. Ubin Keramik 

  • Tanggal: 15 Maret 2023
  • Deskripsi: Tahapan Proses Penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (15 Maret 2023), Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (20 April 2023), Penyampaian Laporan Data Utama (8 Mei 2024).
  • Kode HS: 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, 6907.40.92.
  • Negara: China
  • Status: Masih dalam proses penyelidikan. 

2. Sunset Review Frit 

  • Tanggal: 27 Maret 2023
  • Deskripsi: Usulan perpanjangan atas pengenaan BMAD sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.010/2017 tanggal 22-11-2017.
  • Kode HS : 3207.20.90, 32.40.00
  • Negara: China
  • Status: Dikenakan. 

3. Nylon Film

  • Tanggal: 28 Maret 2023
  • Deskripsi: Tahapan Proses Penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (28 Maret 2023), Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (5 Mei 2023).
  • Kode HS: 3920.92.10, 3920.92.99
  • Negara: China, Taiwan, Thailand
  • Status: Masih dalam proses penyeledikan.

4. Sunset Review III Hot Rolled Plate (HRP) 

  • Tanggal 4 Agustus 2023
  • Deskripsi: Perpanjangan ketiga dari pengenaan BMAD sebelumnya sesuai dengan PMK Nomor 111/PMK.010/2019 tanggal 01-08-2019.
  • Tahapan Proses Penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (4 Agustus 2023), Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (12 September 2023).
  • Kode HS: 7208.51.00, 7208.52.00
  • Negara: China, Singapura, Ukraina
  • Status: Masih dalam proses penyelidikan. 

5. Polypropylene Copolymer 

  • Tanggal: 14 Agustus 2023
  • Deskripsi: Inisiasi Penyelidikan: 14 Agustus 2023, Batas Waktu Pengembalian Kuesioner: 22 September 2023
  • Kode HS: 3902.30.90
  • Negara: Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, Vietnam
  • Status: Masih dalam proses penyelidikan.

6. Benang Filamen Sintetik 

  • Tanggal: 12 September 2023
  • Deskripsi: Inisiasi Penyelidikan: 12 September 2023, Batas Waktu Pengembalian Kuesioner: 23 Oktober 2023
  • Kode HS: 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90
  • Negara: China
  • Status: Masih dalam proses penyelidikan. 

7. Sunset Review II Tinplate 

  • Tanggal: 19 Desember 2023
  • Deskripsi: Pengenaan BMAD sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 tanggal 31-12-2018 dengan BMAD sebagai berikut: RRT: 6.1%-7.4%; Korea: 4.4%-7.9%; Taiwan: 4.4%. Usulan perpanjangan kedua atas pengenaan BMAD sesuai dengan PMK Nomor 10/PMK.011/2014 tanggal 15-01-2014.
  • Tahapan Proses Penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (19 Desember 2022), Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (27 Januari 2023),
  • Penyampaian Laporan Data Utama (18 Juli 2023), Public Hearing (29 September 2023), Penyampaian Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (19 Desember 2023)
  • Kode HS: 7210.12.10, 7210.12.90
  • Negara: China, Korea Selatan, Taiwan
  • Status: Masih dalam proses penetapan pengenaan. 

8. Sunset Review III H Section dan I Section 

  • Tanggal: 29 Desember 2023
  • Deskripsi: Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
  • Tahapan Proses Penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (13 Februari 2023),  Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (24 Maret 2023),  Laporan Data Utama -Essential Facts- (10 November 2023), Penyampaian Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (29 Desember 2023).
  • Kode HS:  7216.32.10, 7216.32.90, 7216.33.11, 7216.33.19
  • Negara: China
  • Status: Masih dalam proses penetapan pengenaan.

9. Sunset Review III Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas (HRC/Hot Rolled Coil)

  • Tanggal: 19 Januari 2024
  • Deskripsi: Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 j.o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
  • Tahapan Proses Penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (6 Februari 2023), Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (17 Maret 2023), Penyampaian Laporan Data Utama (2 Oktober 2023), Penyampaian Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (19 Januari 2024).
  • Kode HS: 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, dst.
  • Negara: Belarus, China, India, Kazakshtan, Russia, Taiwan, Thailand
  • Status: Masih dalam proses penetapan pengenaan

10. Sunset Review dan Interim Review Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)

  • Tanggal: 19 Maret 2024
  • Deskripsi: Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Impor Biaxxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Negara Thailand dan Vietnam.
  • Tahapan Proses penyelidikan: Inisiasi Penyelidikan (29 Maret 2023), Batas Waktu Pengembalian Kuesioner (8 Mei 2023, Penyampaian Laporan Data Utama (27 Desember 2023, Penyampaian Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (19 Maret 2024).
  • Kode HS: 3920.20.10, 3920.20.91, 3920.20.99
  • Negara: Thailand, Vietnam
  • Status: Masih dalam proses penetapan pengenaan.

(dov/wdh)

No more pages