“Dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru, KKP memiliki 5 strategi utama yang menekankan pada pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup didalam ekosistem laut secara keseluruhan. Yang pertama, bagaimana kita memperluas kawasan konservasi. Kemudian menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota," katanya.

Yang ketiga, pengembangan budidaya berada di laut, pesisir dan pedalaman yang ramah lingkungan. Keempat, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima adalah pengelolaan sampah plastik di laut.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2022, saat ini Indonesia telah memiliki 28,9 juta hektare kawasan konservasi laut atau sekitar 8,7% dari total wilayah Indonesia. Area ini meningkat 0,5 juta hektare pada tahun sebelumnya yang sebesar 28,4 juta hektar.

Untuk menjaga fungsi penyerapan karbon secara berkelanjutan dengan adanya mangrove dan lamun, KKP juga menargetkan pada tahun 2045 ekosistem kawasan konservasi laut menjadi 30% dari total wilayah Indonesia. Dengan target tersebut diharapkan dapat menyerap karbon sekitar 188 juta ton co2 tiap tahunnya.

“Dengan memperluas kawasan konservasi menjadi 30%, maka ekosistem lamun dan mangrove yang akan berada di kawasan konservasi akan dapat menyerap karbon sekitar 188 juta ton CO2,” kata dia lagi.

Seperti diketahui, saat ini KKP telah membuat kebijakan pembangunan dalam sektor kelautan dan perikanan periode 2021-2024 yaitu kebijakan ekonomi biru atau blue carbon. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, KKP merancang 5 strategi, antara lain:

1. Perluasan wilayah konservasi perairan

2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan

3. Pengembangan perikanan berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal

4. Pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak

5. Pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

(ibn/ezr)