"Jadi tren proteksionis di AS masih akan berlanjut sampai ekonomi domestik mereka benar-benar pulih," kata Redma saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).
Berkaca dari Pengalaman
Berdasarkan pengalaman saat Trump menjadi Presiden ke-45 AS, rentang 2017—2021, pemerintahan AS dari Partai Republik yang dia wakili cenderung lebih galak dalam proteksionisme dibandingkan dengan administrasi Presiden ke-46 Joe Biden dari Partai Demokrat.
Dengan demikian, setelah Trump ditetapkan sebagai presiden terpilih ke-47 AS, Redma menilai Indonesia perlu bersiap dengan kebijakan perdagangan yang mungkin lebih ketat terhadap akses produk TPT ke Negeri Elang Bondol.
"Kebijakan perdagangan yang proteksionis seperti tarif antidumping—khususnya terhadap barang-barang China — juga akan berlanjut, bahkan lebih akan diperluas ke negara lain. Hanya memang, dari pengalaman sebelumnya, Republik lebih proteksionis dibandingkan dengan Demokrat," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kesiapan Kementerian Perdagangan uuntuk menanggapi berbagai kebijakan ekonomi baru yang mungkin akan muncul dari hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024.
Menurutnya, siapa pun yang terpilih sebagai Presiden Ke-47 AS, Pemerintah Indonesia sudah siap menghadapi perubahan dalam kebijakan perdagangan atau ekonomi global.
"Pokoknya kita siap, kita siap ekspor ke mana aja, apapun kondisinya. Kondisi ekonomi, kondisi politik kita, siap beradaptasi," kata Budi kepada awak media di Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024).
Sekadar catatan, kemenangan Trump di Pilpres AS 2024 dinilai banyak pemerhati sebagai refleksi kebangkitan politiknya yang dramatis.
Empat tahun lalu, begawan properti asal New York ini meninggalkan Gedung Putih dalam keadaan terpuruk setelah segerombolan pendukungnya menyerbu Gedung Capitol AS dalam upaya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan atas Joe Biden.
Namun, dalam pilpres tahun ini, pemilih yang merasakan dampak inflasi tinggi akhirnya menolak Harris dari Partai Demokrat, yang berusaha menjadi pemimpin perempuan pertama Amerika Serikat.
Dengan kemenangan ini, Trump berjanji akan membawa perubahan besar yang dapat mengguncang perdagangan global dan politik dunia.
Dia menegaskan bakal menerapkan tarif 60% untuk China dan hingga 20% untuk negara-negara lain, berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina "dalam 24 jam" kemungkinan dengan konsesi untuk Kyiv, serta menyerukan deportasi lebih dari 11 juta imigran ilegal dari AS.
Di sisi lain, dari sisi Indonesia, nilai ekspor tekstil pada 2023 merosot 14,78% dibandingkan dengan 2022, menjadi sekitar US$3,6 miliar. Adapun, pada kuartal I-2024, ekspor tekstil Indonesia meningkat 0,19% atau senilai US$2,95 miliar.
Berbanding lurus dengan penurunan kinerja ekspor, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia hampir mencapai 15.500 pekerja per 9 September 2024.
Presiden KSPN Ristadi melaporkan PHK tersebut terjadi karena pabrik-pabrik yang tutup, seiring dengan makin banyaknya pelaku industri pertekstilan yang melakukan efisiensi usaha.
“Total sejak awal 2024, ada 15.415 orang korban PHK anggota KSPN,” ujar Ristadi kepada Bloomberg Technoz, akhir Oktober.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja sebelumnya juga menyebut utilitas pabrik di industri TPT Indonesia terus mengalami penurunan, terlebih sejak 2023.
Hal ini terlihat dari turunnya angka utilitas industri TPT mulai dari hulu ke hilir, sehingga menjadi salah satu alasan terjadinya gelombang PHK masal industri TPT.
"Kondisi utilitasnya [rata-rata] sudah di bawah 45%, industri benang kira-kira di kisaran 45%, industri pemintalan 40%, rajut atau knitting sudah 52%, industri finishing 55%, dan industri pakaian jadi di kisaran 58%. Ini yang mengakibatkan banyak PHK pada pabrik tutup di berbagai daerah baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah," jelas Jemmy dalam paparannya dengan Komisi VII DPR RI, awal Juli.
Sementara itu, relokasi industri TPT yang dilakukan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah nyatanya juga tidak banyak menyerap tenaga kerja bagi sektor tersebut.
(wdh)
