Adapun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek Abadi Masela atau Blok Masela akan rampung pada kuartal IV-2025.
Sejalan dengan itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan proyek gas jumbo itu bisa beroperasi atau onstream pada 2029.
“Kalau sudah FID berarti ya konstruksi. Kalau bisa lebih cepat dari 4 tahun maka tentu saja bisa selesai pada 2029,” ujar Dwi saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (12/9/2024).
Dwi mengatakan saat ini proses yang tengah berlangsung adalah melakukan survei untuk melengkapi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan proses persiapan front end engineering design (FEED) atau tahap desain awal proyek.
“Mudah-mudahan nanti segera tahun depan kita masuk di FEED, Amdal sudah selesai,” ujarnya.
SKK Migas juga melaporkan perkiraan total investasi pengembangan Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) garapan Eni S.p.A. mencapai sekitar US$14,8 miliar atau setara Rp239,09 triliun (asumsi kurs Rp16.155).
Perinciannya, total investasi untuk pengembangan Blok IDD bagian utara (Northern Hub) meliputi Gehem-Geng North mencapai sekitar US$11,4 miliar atau Rp171 triliun.
Sementara itu, total investasi blok bagian selatan (Southern Hub) meliputi Gendalo-Gandang mencapai sekitar US$3,4 miliar atau Rp51 triliun.
"IDD ini telah dilaksanakan revisi plan of development [PoD] Southern dan Northern pada 2024 dan target onstream 2027," ujar Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, akhir Mei.
Sekadar catatan, PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (AEP-IGI) juga sudah meresmikan pembangunan pipa seamless dengan 2 line, di mana hard rolling mill memiliki kapasitas 200.000 ton per tahun dan heat treatment line memiliki kapasitas 100.000 ton per tahun.
Buat Jargas
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza juga berharap proyek infrastruktur jaringan gas (jargas) juga bisa menggunakan pipa buatan dalam negeri tersebut.
Menurutnya, Kemenperin memiliki kewenangan untuk merekomendasikan agar proyek jargas bisa menggunakan pipa dalam negeri, tetapi ranah proyek itu berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Ya mudah-mudahan, ini kan domain-nya bukan di Kementerian Perindustrian tetapi di ESDM. Namun, tentu saja kami akan minta merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," ujarnya.
Kementerian ESDM mencatat selama ini jargas baru berjalan dengan skema anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan non-APBN. Hingga 2024, total 703.308 SR jargas APBN dan 136.549 SR pada jargas non-APBN telah terbangun.
“Targetnya [non-APBN] lebih tinggi [214.250 SR] tetapi kemarin informasinya karena berbagai kendala yang ada baru bisa diselesaikan sekitar 136.000 SR pada 2024,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam agenda Focus Group Discussion ‘Gotong Royong Membangun Jargas, akhir Oktober.
(dov/wdh)
