“Nanti tentu KPK akan melakukan koordinasi kepada pemerintah dalam hal ini Menkopolkam kemudian menyelaraskan, mungkin nanti ya mungkin berbagi area atau sektor, atau membagi kewenangan,” ujar dia.
Untuk informasi, pemerintahan baru kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, terdapat beberapa kementerian koordinator yang dipecah kewenangannya.
Diantaranya adalah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang diubah menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).
Kemenkopolkam dalam masa kepemimpinan Prabowo Subianto mengkoordinir Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI yang merupakan dua lembaga pemberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan KPK, sebagai lembaga independen, tidak dilibatkan dalam koordinasi yang dipimpin oleh kementerian koordinator tersebut.
(fik/frg)
