“Minggu depan saya akan bertemu Dirjen Kekayaan Negara, karena sesuai arahan pimpinan KPK termasuk dari tanah BLBI kalau itu bisa dimanfaatkan,” ungkap Maruarar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa dari internal KPK akan turut mendukung keputusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hendak menggunakan tanah hasil korupsi untuk dibangun perumahan rakyat.
Bahkan, KPK akan menetapkan skala prioritas pada pemberian tanah hasil sitaan apabila memang ada surat atau arahan dari kementerian agar dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat.
“Aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat,” kata Tanak
(fik/frg)
