Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bakal terus mengupayakan proyek penghiliran atau hilirisasi batu bara ke depannya, meski progresnya nyaris mandek dalam pada periode pemerintahan sebelumnya.

Bahlil memastikan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), yang mendapatkan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), wajib melakukan hilirisasi batu bara.

Akan tetapi, produk akhir hilirisasi batu baranya tidak wajib berupa dimetil eter (DME), yang selama ini digadang-gadang sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG). Walakin, pemerintah tetap mengupayakan terdapat proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. 

"Salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus. Wajib hilirisasi, tetapi tidak mesti DME, kami usahakan satu di antara itu," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Penasihat Khusus Presiden urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan netback dari DME, sebagai produk akhir dari hilirisasi batu bara, tidak bisa bersaing dengan LPG yang berasal dari impor dan mendapatkan subsidi dari pemerintah.