Erick mengusulkan dana sebesar Rp26 triliun untuk mendukung operasi pasar dan memastikan petani memiliki kepastian harga. Dengan demikian, pemerintah akan berperan sebagai pembeli utama hasil panen petani, atau offtaker.
Dia mencontohkan skema serupa yang diterapkan pada Pertamina dan PLN, di mana mereka menerima kompensasi setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Seperti yang kita lakukan dengan Pertamina PLN ketika mereka sudah melakukan kompensasi subsidi diaudit BPK, nanti sisa dananya di top up, dibantu kembali. Nah ini kita usulkan, Rp26 triliun buat operasi pasar cukup," jelas Erick
"Sehingga petani bisa punya kepastian memproduksi. Petani produksi aja, tetapi pemerintah menjadi offtaker. Nanti setelah operasi pasar, setahun kemudian diaudit, atau 6 bulan kemudian, atau 3 bulan," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para pejabat di kabinetnya untuk mengevaluasi proyek-proyek yang akan dijalankannya dalam periode 2024—2029. Dia mengingatkan agar tak ada 'proyek mercusuar.'
Dalam sidang Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024), Prabowo mengingatkan para pembantunya bahwa program swasembada pangan dan energi adalah proyek mutlak dalam era kepemimpinannya.
"Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Kita [akan] swasembada pangan, itu otioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita beri makan rakyat kita sendiri," ujarnya dengan nada membara.
Prabowo menambahkan bahwa swasembada energi juga harus bisa terwujud pada masa pemerintahannya. Menurutnya, sumber daya alam (SDA) melimpah yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
"Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur punya SDA yang besar, kita tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya," tegasnya.
Presiden RI ke-8 ini menyinggung soal program hilirisasi kebanggaan Jokowi sebagai kunci dari kemakmuran rakyat Indonesia. Dia pun menginstruksikan sejumlah kementerian terkait untuk segera mengeksekusi proyek-proyek hilirisasi.
"Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu, saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi & Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita," bebernya.
"[Sebanyak] 26 komoditas dalam proyek-proyek yang vital tersebut harus dihilirisasi, segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana, sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkat," tukas Prabowo.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(prc/wdh)
