Bloomberg Technoz, Jakarta – Penurunan ambang batas domestic market obligation (DMO) untuk distribusi minyak goreng dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton per bulan dinilai tidak akan cukup ampuh menyeimbangkan harga komoditas berbasis kelapa sawit itu.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan permasalahan anomali harga minyak goreng di Indonesia tidak sesederhana menyangkut persoalan pemenuhan pasok bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Menurutnya, harga minyak goreng di dalam negeri juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai CPO di tingkat internasional. Dengan demikian, ketika Indonesia sudah mengintegrasikan diri ke sistem pangan dunia –khususnya untuk produk berbasis minyak sawit– mau tidak mau, harga komoditas turunan CPO di dalam negeri juga akan tersentil sentimen harga internasional.

“Akibatnya, saat harga CPO Internasional tahun lalu amat sangat tinggi, harga minyak goreng akan mengikuti. Walhasil, Indonesia mengambil berbagai kebijakan yang gagal semua. Ada 6 kebijakan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan, tidak satu pun berhasil. Karena apa? Ya karena harga sangat tinggi di level Internasional,” jelasnya saat dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (28/4/2023).

Di tengah tingginya harga CPO dunia tahun lalu, lanjut Dwi, produsen minyak sawit di dalam negeri praktis lebih memilih untuk mengekspor produk mereka guna mendapatkan devisa. Hal tersebut berimbas langsung pada tekornya pasok bahan baku minyak goreng di dalam negeri.