Partai ini juga berjanji menyerahkan lahan seluas 50 juta rai (delapan juta hektar) kepada petani yang dililit utang sehingga mereka bisa mendapat pinjaman dengan mempergunakan lahan itu sebagai agunan.
Partai Bergerak Maju, satu partai oposisi lain yang juga mendapat posisi bagus dalam jajak pendapat, menawarkan langkah yang sama dengan luas lahan sekitar 40 juta rai.
Partai Perdana Menteri Prayuth CHan-Ocha, Thailand Nasional Bersatu, mengatakan akan menganggarkan dana guna mendukung harga produk pertanian.
Sementara itu, partai Bhumjaithai yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji akan mematok harga hasil panen pertanian. Wakil perdana menteri ini menjadi populer sejak berhasil meloloskan undang-undang yang melegalkan ganja dan mempromosikannya sebagai sumber pendapatan.
Wilayah utama pertanian di kawasan utara dan timur laut negara ini menjadi kunci dalam pemilu karena memperbutkan 175 kursi dari 500 kursi DPR Thailand.
Upaya partai-partai politik mengatasi masalah pertanianjuga berdampak pada keamanan pangan dan inflasi global karena Thailand adalah pemasok utama beras, gula adn karet ke pasar global.
Setiap tahun pemerintah Thailand menganggarkan US$4,4 miliar untuk mendukung harga hasil panen, asuransi dan kesejahteraan lain bagi para petani. Namun, banyak para petani tetap terlilit hutang karena harga beras, karet, gula dan minyak sawit terus turun dalam beberapa tahun terakhir, sementara harga pupuk dan pestisida terus naik.
Upaya partai-partai politik untuk memperbaiki kehidupan petani sebelumnya memiliki hasil beragam. Satu kebijakan membeli harga beras di atas harga pasar pada 2011 ketika partai Pheu Thai berkuasa membebani negara itu dengan jutaan ton cadangan beras dan menghabiskan dana lebih dari US$15 miliar.
Kebijakan itu juga mengganggu pasar global karena Thailand tidak bisa mengekspor sebagian besar beras yang mahal itu dan terpaksa memanfaatkannya untuk pakan ternak.
Partai Pheu Thai pimpinan Yingluck Shinawatra tersebut dikudeta pada 2014 dan dia melarikan diri ke luar negeri tiga tahun kemudian untuk menghindari hukuman penjara kasus pidana terkait program beras ini. Kakak Yingluck, Thakshin Shinawatra yang juga dikudeta dan pemerintahannya diwarnai dengan tuduhan korupsi, mendukung Pheu Thai.
Sektor pertanian, yang menyediakan lapangan kerja bagi sepertiga dari 40 juta tenaga kerja Thailand, mengalami langsung penurunan ekonomi negara itu dalam beberapa dekade karena harga hasil panen yang rendah, biaya yang terus naik dan utang besar. Saat ini pertanian menyumbang sekitar 8 persen produk domestik bruto, turun dari sekitar 36 persen pada 1960 an.
Penelitian dari Insitute Puey Ungphakorn menemukan bahwa lebih dari 90 persen keluarga petani memiliki utang, rata-rata 450 ribu baht (Rp194 juta). Lingkaran setan hutang dan ketergantungan pada utang untuk mengatasi beban itu semakin menjerat para petani.
Institut Penelitian Pembangunan Thailand Nipon Poapongsarorn mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan seluruh kebijakan sektor pertanian dari partai-partai besar itu akan mencapai sekitar US$8 juta.
Menurut penelitian Pueh Ungphakorn, cara keluar dari jebakan utang bukanlah moratorium tetapi menciptakan pasar finansial pedesaan yang berfungsi agar para petani bisa membayar utang mereka dan meningkatkan pendapatan pertanian melalui pertambahan nilai.
"Kebijakan moratorium utang selalu diterapkan setiap tahun. Langkah ini gagal mengatasi masalah utang petani dan bahkan semakin membebani," kata Nipon.
(bbn)
