Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pihaknya sedang mengkaji beberapa skema pengelolaan sumur idle yang dikembalikan kepada pemerintah dengan mekanisme yang lebih efisien.
"Kita lagi cari skemanya, kalau lelang lama ngapain? Bisa kita buat, percepat aja. Kita terlalu banyak aturan di republik ini. Gara-gara banyak aturan, kita bekerja saja tidak bisa. Kalau yang kecil-kecil ya, kalau yang gede [tetap lelang]," ujarnya.
Bahlil mengamini tiap sumur yang menganggur tersebut hanya mampu memproduksi 10 hingga 15 barel per hari atau barrel oil per day (BOPD), tetapi menurutnya hal itu bermanfaat untuk meningkatkan produksi siap jual atau lifting Indonesia yang kerap mengalami penurunan.
Sekadar catatan, realisasi lifting minyak berada pada level 576 million barel oil per day (MBOPD) pada semester I-2024.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan pihaknya berpotensi untuk melakukan penataan dan mencabut izin pengelolaan sumur minyak yang tidak digarap.
Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak dan gas (Migas), di mana 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole).
Setelah diteliti lebih lanjut, Bahlil mengatakan, terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses review.
“Saya breakdown lagi, 5.000 sumur idle ini lebih banyak konsensinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh badan usaha milik negara [BUMN] yang namanya PT Pertamina [Persero]. Terus saya tanya kenapa tidak dijalankan? Ini saya bikin pencabutan izin [seperti izin usaha pertambangan] tahap kedua, ini kelihatannya berpotensi untuk melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan,” ujar Bahlil dalam agenda BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
(dov/ros)
