Persiapan Lahan
Adapun, pemerintah saat ini telah menyiapkan lahan di tiga lokasi sebagai tempat pembangunan peternakan sapi perah. Ketiga tempat yang dimaksud adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
"Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektare, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektare dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektare," kata Amran.
TH Group merupakan perusahaan besar asal Vietnam yang akan berinvestasi di Indonesia dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu domestik.
Tak hanya itu, TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budi daya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.
Investasi dari Vietnam ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei 2024.
Menutup keterangannya, Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden.
Sementara itu, bila mengandalkan sapi indukan yang sudah ada, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai swasembada.
Sekadar catatan, pemerintah sebelumnya menyatakan sudah mulai menyiapkan 1,5 juta ha lahan peternakan sapi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis pada 2025.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya menerangkan lahan yang disiapkan itu akan menjadi mega farm, di mana skemanya pengadaan lahannya dilakukan baik melalui kerja sama maupun akuisisi.
Sudaryono mengatakan sebagian besar lokasi yang teridentifikasi berada di wilayah kepulauan timur Indonesia.
"Kita sudah identifikasi ada di kantong kita 1,5 juta ha untuk kita jadikan potensi lahan yang akan kita tawarkan. Terakhir ada 36 perusahaan, koperasi, dan seterusnya yang sudah komitmen untuk memasukkan sapinya ke Indonesia," ungkap Sudaryono usai rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Sudaryono memerinci ada area eksisting —seperti perkebunan kelapa sawit — yang akan dimanfaatkan untuk peternakan sapi tanpa harus menutup operasi perkebunan.
"Sawitnya tetap di situ, cuma dia pelihara sapi di situ juga. Kan peternakan ini enggak menebang apa-apa. Jadi kita jadikan mereka paling mungkin ya dia bikin kandang, begitu. Itu juga luasnya enggak sampai puluhan ha, paling 1—2 ha untuk kandangnya. Sisanya kan untuk dilepas dan kemudian juga untuk sumber pakan dan seterusnya,” katanya.
Lokasi peternakan sapi skala besar yang sudah diindentifikasi pemerintah sejauh ini mencakup Kelantan (salah satu kecamatan di Sumatra Utara), Blora, di Jawa Timur, dan Pulau Aru.
"Jadi 1,5 juta ha itu tersebar, tidak satu hamparan. Terpecah-pecah; ada yang 10.000 ha, ada yang 100.000 ha; ada yang 20.000 ha, ada yang 13.000 ha, ada yang 3.000 ha, ada yang cuma 2.000 ha, 1.500 ha, dan seterusnya. Itu total di kita sudah teridentifikasi ada 1,5 juta ha," tuturnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan pemerintah juga akan memikirkan masalah ketersediaan rumput dan pakan ternak untuk sapi-sapi impor di lahan seluas 1,5 juta ha tersebut. Dia menggambarkan setiap impor sapi sebanyak 50.000 ekor, perusahaan akan berinvestasi kandang dan pakan juga di tempat yang sama.
"[Hal] yang jelas kita ada dalam kaitannya untuk peningkatan untuk kesiapan kita dalam penyediaan daging dan susu untuk [program] Makan Bergizi Gratis," ujarnya.
Sudaryono menambahkan Kementan bakal membuka ruang bagi perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dan koperasi untuk berpartisipasi mendatangkan sapi hidup ke Tanah Air, tanpa menggunakan dana APBN.
(prc/wdh)
