"Tahun 2024 anggarannya itu semua Rp18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja," ujar dia.
Oleh karena itu, Yasonna meminta Pigai untuk membuat uraian program yang lebih rinci dan fokus bagi Kementerian HAM ke depannya.
"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat pak menteri jadi patah arang harus realistis," tutur Yasonna.
Sebelumnya, Pigai menyebutkan Kementerian HAM membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Anggaran itu diperlukan untuk menambah jumlah pegawai Kementerian HAM, membangun universitas HAM, hingga menyosialisasikan HAM kepada masyarakat Indonesia.
Pigai merinci, Kementerian HAM akan menyodorkan program Rp100 juta per desa untuk Program Desa Peduli HAM. Setidaknya sebanyak 83 ribu kelompok yang tersebar di seluruh desa-desa di Indonesia. Dia mengatakan masing-masing akan diberikan Rp100 juta.
Selain itu, Pigai juga akan membentuk kantor wilayah HAM di seluruh daerah. Dengan rencana tersebut, Pigai menyebut butuh 2.544 staf.
"Dengan jumlah 2.544 staf, untuk belanja gaji pegawai saja butuh Rp1 triliun," ujar Pigai dalam Rapat bersama Komisi XIII.
Pigai menyebut saat ini struktur yang dia bentuk hanya berisi sekitar 188 orang staf. Pembentukan Kanwil, kata dia, bisa terealisasi dengan dukungan dari DPR, tentunya terkait dengan anggaran.
"Dari angka tersebut, hanya dari hitungan gaji. Butuh gaji Rp1 triliun," kata Pigai menegaskan.
(ain)
