Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para menteri maupun wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru ada empat menteri maupun wakil menteri baru dalam kabinet yang melakukan komunikasi ke Tim LHKPN KPK.

“Informasi dari Tim LHKPN KPK sampai dengan Senin kemarin setidaknya sudah ada 4 jajaran menteri maupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan Tim LHKPN,” kata Budi kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Kamis (31/10/2024)

Menurut data yang dimiliki oleh KPK, dari total 109 menteri dan wakil menteri, terdapat 48 menteri maupun wakil menteri baru yang menjabat sebagai pejabat negara. Sedangkan 61 menteri maupun wakil menteri lainnya merupakan petahana atau pejabat negara yang sebelumnya telah menjabat dalam kabinet pemerintahan sebelumnya.

“Untuk wajib lapor kami cek. Namun, data ini masih terus berkembang sejauh sampai dengan hari Senin kemarin ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri” ucapnya.