Yang kedua, provinsi merancang kurikulum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics.
"Provinsi itu, kalau pusat itu nggak punya ahli. Yang punya ahli itu provinsi karena mereka punya universitas. Jadi untuk menyusun kurikulum STEAM lebih baik kita berikan kepada provinsi masing-masing. Sesuaikan dengan keadaan provinsinya masing-masing punya universitas,"jelas Ace.
Ketiga, kabupaten, kota merancang kurikulum pendidikan kecakapan hidup berbasis kebijakan daerah.
"Misalnya kalau di Garut, ini Mas Ferdi.Kalau di Garut, diajarkan dong tentang pertanian jeruk Garut. Dan sebagainya lah. Pokoknya kebijakan lokal," terang Ace.
Keempat, sekolah merancang kurikulum literasi dasar, literasi digital, dan penanaman kemampuan belajar sepanjang hayat. Serta kecakapan berbasis pilihan perorangan.
"Jadi sekolah itu nanti suatu waktu akan punya menu. Apakah misalnya yang senang belajar bulu tangkis, nanti sekolah yang menyediakan programnya. Kalau sekolah tidak punya programnya, sekolah bisa mengirimkan anak ke kursus bului tangkis dimana pun juga," lanjut Ace.
Assessment pendidikan belum mampu memacu peningkatan mutu pendidikan. Jadi perlu dibangun sistem assessment pendidikan nasional atau daerah untuk mengukur ketercapaian SNP dalam 4 tingkatan kompetensi. Assessment pendidikan belum mampu memacu peningkatan mutu pendidikan.
"Jadi perlu dibangun sistem assessment pendidikan nasional atau daerah untuk mengukur ketercapaian SNP dalam 4 tingkatan kompetensi tadi. Kompetensi. Kompetensi dasar, literasi dasar, keterapan, kompetensi tihat tinggi, dan karakter," ujarnya.
Semua kompetensi adalah luaran proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu assessmentnya, kata Ace harus diperankan oleh sekolah secara teratur, jangan oleh pemerintah.
"Untuk mengendalikan mutu secara nasional, pemerintah dapat melaksanakan ujian nasional tapi tentang literasi dan numerasi. Ujiannya bukan teori gitu. Seperti UN selama ini," nilai Ace.
"Tapi ujian literasi dan ujian numerasi itu sudah dipraktekan oleh Australia. Saya kira teman-teman yang terhormat juga sangat memahami itu. Yang kedua, hasil assessment yang dilakukan oleh sekolah atau pemerintah harus dilaporkan kepada stakeholder secara transparan serta dianalisis untuk umpan balik bagi perbaikan pembelajaran. Jadi hasilnya dikembalikan ke sekolah. Anda kelemahannya disini, disini, disini,"tandasnya.
(dec/spt)
