Laporan keuangan ARTI terakhir adalah periode September 2022, ketika perusahaan mencatat kenaikan pendapatan lima kali lipat secara tahunan menjadi Rp 15,67 miliar. Laba bersih naik 34,36% secara tahunan meski ada lonjakan pendapatan.
ARTI juga menanggung pinjaman bank Rp 3,75 miliar dan kewajiban kepada lembaga keuangan lain senilai Rp 7,64 miliar. Keduanya merupakan utang jatuh tempo dalam satu tahun.
Kondisi fundamental yang terseok-seok membuat harga saham ARTI bersandar di level Rp 50/saham. Bursa domestik menyebut saham di level harga tersebut dengan julukan saham 'gocap'.
BEI juga memberikan notasi khusus E, L, dan X. E berarti emiten yang bersangkutan dalam kondisi ekuitas negatif.
L berarti telat menyampaikan laporan keuangan periode terbaru. Sedang X menunjukkan perusahaan tercatat memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus.
Notasi L dan X juga disematkan untuk saham LCGP. BEI juga menyematkan notasi Y, yang berarti perusahaan belum melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Asabri Paling Banyak
Saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) telah disuspensi BEI selama 24 bulan. Dari segi waktu, saham ini sudah masuk kriteria penghapusan atau delisting, ditambah dengan kondisi fundamental yang sudah buruk.
Dapen Pertamina diketahui memiliki saham SUGI. Bahkan, dengan kepemilikan 8,05%. Saham SUGI kini bersender di level gocap.
Asabri memiliki portofolio saham terbanyak, diantara dapen lainnya. Tak sedikit saham yang juga bermasalah, seperti saham PT Hanson International Tbk (MYRX).
Saham MYRX sendiri sudah sangat memenuhi syarat untuk dihapus dari papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, suspensi saham ini telah mencapai 36 bulan, jauh melampaui batas 24 bulan.
Berdasarkan keterbukaan informasi per 1 Maret 2022, perusahaan milik Benny Tjokrosaputro alias Bentjok ini juga masih mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan pailit yang sebelumnya dijatuhi oleh Mahkamah Agung (MA) pada 8 Juni 2021.
Selain MYRX, Asabri diketahui memiliki 13 saham lainnya. Sembilan saham diantaranya adalah saham gocap.
Butuh Suntikan
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengungkapkan, dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah butuh tambahan modal Rp 12 triliun. Besaran ini berdasarkan rasio kecukupan dana (RKD) 65% dapen BUMN bermasalah.
"Sudah kami hitung berdasakan RKD, memang ada kebutuhan penambahan modal sekitar Rp 12 triliun," ujar Wamen BUMN dengan sapaan Tiko tersebut.
Saat ini, pihaknya tengah menyusun dapen BUMN mana saja yang membutuhkan. Alokasi penambahan modal nanti juga dilakukan berdasarkan kebutuhan mulai dari dapen yang kekurangan modal ringan hingga berat.
Stress test juga tengah dilakukan terhadap dapen BUMN tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah Lebaran atau sekitar bulan Mei nanti.
"Rp 12 triliun memang shortage dan ini menyebar ada yang ringan hingga sangat berat. Kami akan umumkan setelah Lebaran," terang Tiko.
Isu dapen BUMN bermasalah mulai menyeruak di awal tahun ini. Ramainya isu bermasalah tak lepas dari program bersih-bersih sektor BUMN yang dilakukan menterinya, Erick Thohir.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury pernah mengungkapkan, masalah dapen BUMN tak lepas dari kruangnya kecakapan pengelola di belakangnya. Kebanyakan pengurus dapen BUMN adalah para pensiunan yang tidak begitu paham racikan terbaik investasi.
(dhf/dba)
