Ia memperkirakan hanya tersisa sekitar Rp1.100 triliun di kas pemerintah setelah pembayaran utang dan transfer dana yang diperlukan ke pemerintah daerah. “Itu tidak banyak. Presiden tidak bisa berbuat banyak dengan itu.”
Hal tersebut bisa mendorong pemerintah Prabowo untuk terus mengandalkan perusahaan-perusahaan negara dalam melaksanakan program-program prioritas — taktik serupa yang digunakan oleh pemerintah sebelumnya.
Perusahaan konstruksi milik negara PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya sudah menimbun kewajiban lebih dari US$9 miliar secara kolektif di bawah mantan Presiden Joko Widodo dan harus merestrukturisasi jumlah utang yang tidak sustainable sejak 2023.
Setidaknya ada dua BUMN besar lainnya juga merombak utang mereka dalam beberapa tahun terakhir, sementara perusahaan farmasi milik negara PT Indofarma jatuh dalam kesulitan tahun ini dan gagal membayar gaji para pekerjanya di tengah dugaan penipuan.
BUMN lainnya harus menanggung akibat dari meningkatnya kekhawatiran investor. Perusahaan konstruksi negara PT PP harus membayar 211 basispoin (bps) lebih banyak spread atas utang pemerintah untuk penjualan obligasi rupiah tahun ini, dibanding penerbitan serupa dua tahun lalu. Itu terjadi meskipun spread pada obligasi perusahaan lain dengan tenor dan peringkat yang sama mengetat sekitar 51 basis poin dalam periode yang sama.
Demikian pula, perusahaan konstruksi PT Adhi Karya membayar 220 bps lebih banyak dalam spread untuk penjualan obligasi dibanding penerbitannya tahun 2022, sementara spread obligasi serupa sebagian besar tidak berubah.
Setidaknya dua manajer dana lokal yang berbicara dengan Bloomberg News, dan yang telah berinvestasi dalam obligasi mata uang lokal dari perusahaan konstruksi yang merestrukturisasi utang, sejak itu menghindari BUMN Karya lainnya, bahkan juga perusahaan sejenis yang tidak pernah merestrukturisasi, atau gagal bayar utang.
Proporsi obligasi berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara menyusut menjadi hanya 25% dari total penerbitan mata uang lokal di Indonesia sepanjang tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Ketika Presiden Jokowi memulai masa jabatan keduanya pada tahun 2019, perusahaan-perusahaan negara menguasai lebih dari separuh pasar primer lokal.
“Kepercayaan yang memburuk pada BUMN akan membebani kemampuan mereka untuk mendapatkan dana dari pasar publik dan investor, meningkatkan ketergantungan mereka pada bank-bank BUMN,” kata Alessandro Gazzini, kepala Indonesia di penasihat restrukturisasi perusahaan Alvarez & Marsal Inc.
Ambisi Capai Ekonomi 8%
Itu terjadi ketika presiden baru mengincar target pertumbuhan ekonomi 8% yang mengalahkan dunia, sebuah tujuan ambisius yang menjadikannya bergantung pada bantuan BUMN. Pemerintah membutuhkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk membangun lebih banyak jalan yang menghubungkan pulau tersebut serta melaksanakan rencana pembangunan ibu kota baru.
“Ketergantungan pemerintah pada perusahaan-perusahaan milik negara untuk membantu mendorong program-program strategis seperti infrastruktur akan semakin besar,” menurut John Teja, presiden direktur di perusahaan pialang lokal PT Ciptadana Sekuritas Asia. “Sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki neraca perusahaan-perusahaan ini dan cara tercepat untuk melakukannya adalah melalui suntikan modal tambahan.”
Meskipun kabinet Prabowo belum mengomentari masalah utang sejak menjabat minggu lalu, kementerian badan usaha milik negara telah menyusun rencana yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan baru untuk memulihkan kepercayaan pada perusahaan-perusahaannya.
Rencana tersebut, yang merupakan bagian dari pekerjaan restrukturisasi kementerian sejak 2023, mencakup opsi-opsi seperti memberikan modal tambahan kepada beberapa perusahaan ini, menggabungkan perusahaan-perusahaan yang bermasalah menjadi perusahaan induk yang lebih sehat dan memaksa mereka untuk mengkhususkan pekerjaan mereka, alih-alih bersaing satu sama lain hingga menyebabkan perang harga, menurut seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut. Pembahasan masih berlangsung dan rencana tersebut belum final, katanya.
Perwakilan Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Kementerian BUMN tidak menanggapi permintaan komentar Bloomberg News.
Dalam komentarnya pada Bloomberg News, Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto mengatakan spread yang lebih lebar pada penawaran obligasi terbarunya disebabkan oleh rendahnya permintaan dari investor, sebagian karena kurangnya kepercayaan pada sektor konstruksi. Ia mengatakan perusahaan akan mencoba untuk menopang kepercayaan investor dengan meningkatkan keuangannya, menjual beberapa aset dan bekerja sama dengan investor strategis untuk menurunkan leverage perusahaan.
Sekretaris perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan sentimen negatif investor terhadap perusahaan konstruksi milik negara telah mempengaruhi akses perusahaan ke pasar obligasi, memaksanya untuk menawarkan spread yang lebih lebar. Tidak memperbaiki masalah utang BUMN tepat waktu juga berisiko menghambat sektor swasta negara.
Pembatasan pendanaan perusahaan negara akan membuat mereka semakin bergantung pada bank pemerintah, yang berpotensi menekan akses pendanaan perusahaan swasta dan secara tidak langsung mengurangi keinginan investor global untuk masuk ke Indonesia, menurut Gazzini dari A&M.
“Implikasi jangka panjang pada model pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar,” kata Gazzini. “Pada dasarnya, perusahaan yang paling tidak produktif sedang meningkatkan kehadiran mereka dalam perekonomian. Ini akan menciptakan dampak negatif dalam penciptaan lapangan kerja baru yang sebenarnya dan pembangunan ekonomi bernilai tambah yang meningkat.”
bbn
(bbn)
