Misbakhun juga mempertanyakan mekanisme bailout atau pemberian dana talangan yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, pemerintah bukan merupakan pemegang saham dari Sritex sehingga mekanisme yang akan ditempuh masih dipertanyakan.
“Mekanismenya apa, kalau misalnya Jiwasraya, negara pemegang saham. Ini kan negara bukan pemegang saham,” kata Misbakhun.
Pada pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada menteri bidang ekonomi agar memastikan bahwa kegiatan produksi dan ekspor Sritex tetap berjalan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menghadiri rapat koordinasi di Istana Negara bersama Prabowo dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (29/10/2024).
“Hal pertama yang paling penting arahan Bapak Presiden adalah supaya ekspor tetap berjalan, produksi berjalan,” kata Airlangga di kantornya, Selasa malam (29/10/2024).
Airlangga juga mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex untuk membahas kegiatan ekspor yang akan dilakukan Sritex
“Tadi Bea Cukai sudah bertemu dengan kurator dan dari pihak Sritex sehingga ini mudah-mudahan bisa langsung berjalan untuk jangka pendek, jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tutur Menko Perekonomian.
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi & Tekstil Kemenperin Reni Yanita menyatakan membuka peluang pemerintah memberikan insentif kepada Sritex berupa dana talangan atau bailout.
Namun, skema insentif tersebut juga harus disusun bersama tiga kementerian lainnya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Ya seperti itu [pemberian insentif atau dana talangan], nanti lihat model yang disusun. Kalau tadi sih kita ada pertemuan lanjutan yang lebih detail kepada skema-skema apa nih yang diusulkan ke pemerintah, dalam hal ini mungkin ke Kementerian Keuangan ya karena kan ada empat menteri, ada Kementerian BUMN juga. Nah untuk menyusun itu kan kita juga harus konsolidasi kalau bahasanya kan seperti itu,” ujar Reny saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
(azr/lav)
