Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengkritik langkah pemerintah memberi bantuan terhadap kondisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Dia menilai bentuk pertolongan yang diberikan negara kepada Sritex tidak harus dalam bentuk bantuan keuangan, melainkan regulasi-regulasi yang membantu Sritex keluar dari situasi kesulitan.

Misbakhun menjelaskan proses kepailitan Sritex telah berjalan, sehingga dirinya menilai pemerintah dapat menyiapkan opsi selain melakukan bailout utamanya bantuan dalam bentuk aturan-aturan yang mempermudah Sritex.

“Dia mengalami kegagalan kan hanya karena satu tagihan. Masa kemudian satu tagihan yang nilainya cuma sepersekian, kemudian menggagalkan proses homologasi yang nilainya Rp26 triliun. Nah itu, jadi harus dimaknai bahwa dibantu oleh negara itu tidak harus bersifat finansial. Artinya itu, tidak harus bersifat finansial,” kata Misbakhun ketika ditemui di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menegaskan bahwa bantuan dalam bentuk keuangan kepada Sritex dikhawatirkan dapat berlanjut ke pabrik-pabrik atau industri tekstil lainnya, sebab menurut dia industri tekstil RI memang sedang menghadapi tekanan.

“Jadi jangan memaknai seakan-akan negara membantu itu harus dalam bentuk bantuan keuangan, mem-bailout atau apa. Karena banyak proses-proses lain yang bisa dilakukan oleh negara, yang bisa berbentuk kewenangan atau berbentuk kebijakan untuk menyelamatkan industri nasional,” tutur Misbakhun.