Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dilakukan mulai 2025.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman juga mengatakan bahwa rencana engineering, procurement and construction (EPC) mulai dilakukan pada 2026.
“Pada 2025 nanti kita masuk proses lelang, awal 2026 kita sudah bisa konstruksi dan mungkin sudah mulai ada sambungan rumah [SR] untuk KPBU, rencananya seperti itu,” ujar Laode dalam agenda Focus Group Discussion ‘Gotong Royong Membangun Jargas yang disiarkan secara virtual, dikutip Rabu (30/10/2024).
Namun, Laode menggarisbawahi implementasi jargas sistem KPBU baru bisa dilakukan setelah pemerintah melakukan revisi Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Revisi perlu dilakukan karena beleid tersebut baru mengatur jargas melalui skema anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan badan usaha. Saat ini, revisi perpres yang bertujuan untuk mengatur skema KPBU untuk jargas sudah berjalan di Kementerian ESDM.
Insentif
Melalui skema KPBU, kata Laode, pemerintah bakal memberikan insentif berupa viability gap fund (VGF), di mana maksimal 49% dari belanja modal atau capital expenditure (capex) akan diberikan saat konstruksi.
“Ini [VGF] akan menurunkan harga dari gas di konsumen, dengan kebijakan ini akan menurunkan,” ujarnya.
Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, harga gas dengan insentif VGF itu bisa dijual pada level Rp11.341/m3 dengan wilayah jaringan distribusi (WJD) dan Rp10.724/m3 tanpa WJD dengan asumsi harga gas hulu US$4,72/MMBtu.
Sementara itu, harga gas tanpa insentif VGF adalah Rp14.683/m3 dengan wilayah jaringan distribusi (WJD) dan Rp14.068/m3 tanpa WJD dengan asumsi harga gas hulu US$4,72/MMBtu.
Laode menggarisbawahi selama ini jargas baru berjalan dengan skema APBN dan non-APBN. Hingga 2024, total 703.308 SR jargas APBN dan 136.549 SR pada jargas non-APBN telah terbangun.
“Targetnya [non-APBN] lebih tinggi [214.250 SR] tetapi kemarin informasinya karena berbagai kendala yang ada baru bisa diselesaikan sekitar 136.000 SR pada 2024,” ujarnya.
(dov/wdh)
