Menurut dia, program pemberantasan impor ilegal menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Polri memiliki kewajiban untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara.

Hal ini merujuk pada visi Asta Cita dan 17 program prioritas kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

“Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” kata Listyo.

(red/frg)