Ketiga, memperketat izin masuk produk tekstil dari negara lain, khususnya dari China, dengan tetap mengikuti aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO); termasuk yang dipasarkan melalui platform dagang-el.

"Keempat, mempercepat finalisasi free trade agreement dengan Uni Eropa [IEU-CEPA] dan dan dengan Amerika Serikat [US FTA], sehingga kita bisa bersaing dengan produsen tekstil dari negara lain, yang saat ini sudah meneken FTA dengan mereka; misalnya Vietnam, India, dan Bangladesh," jelasnya.

Kelima, simplifikasi dan penurunan biaya importasi bahan baku tekstil, dan eksportasi produk tekstil.

Keenam, mengembangkan jaringan logistik yang efisien serta menghilangkan praktik premanisme dalam birokrasi yang menghambat industri.

Upaya Pemerintah

Pemerintahan Prabowo Subianto akan menyiapkan skema penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Ini menyusul ditetapkannya keputusan pailit terhadap Sritex (SRIL) oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Rencana penyelamatan ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” ungkap Agus melalui keterangan persnya, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menperin Agus menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). 

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” jelasnya.

(red)