“Apakah ini bisa berbentuk peraturan presiden [perpres] atau apa [aturan] NEPIO nya itu, baru diminta approval ke DPR, baru DPR mengeluarkan. Jadi tetap ada poin kuncinya di Pak Presiden [Prabowo]. Sampai sekarang belum ada arahan, jadi kita menunggu,” ujarnya.
Untuk diketahui, AS sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara Asia Tenggara (Asean) untuk investasi reaktor nuklir modular kecil atau SMR, seiring dengan meningkatnya minat global terhadap sumber energi rendah karbon.
Para pejabat Washington telah mendiskusikan masalah ini dengan rekan-rekan mereka dari Filipina, Singapura, dan Thailand; demikian ungkap Andrew Light, asisten Menteri Energi Urusan Internasional di Departemen Energi AS.
“AS dapat memberikan diskusi antarpemerintah mengenai susunan SMR saat ini," katanya kepada wartawan di konferensi Singapore International Energy Week, awal pekan ini.
Asia Tenggara, yang berpenduduk lebih dari setengah miliar jiwa, tengah mempertimbangkan tenaga nuklir sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat pesat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Filipina menargetkan untuk memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertamanya pada 2032, begitu juga dengan Vietnam dan Indonesia yang berniat mengadopsi teknologi tersebut.
Tidak seperti reaktor nuklir tradisional—fasilitas besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun—SMR jauh lebih kecil dan dapat dibangun di pabrik, dikirim dengan truk atau kereta api, kemudian dirakit di lokasi, sehingga menghemat waktu dan biaya.
Meskipun sedang dikembangkan oleh beberapa perusahaan AS, teknologi ini belum digunakan dalam skala besar secara komersial.
(dov/wdh)
