Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani agar mengimplementasikan proses pengawasan laporan berkala dan penilaian kepatuhan administrasi sesuai ketentuan.

BPK juga menyarankan BKPM membuat kesepakatan bersama antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha melalui subsistem pengawasan secara komprehensif, yang akan diintegrasikan secara SSO melalui subsistem pengawasan pada OSS RBA.

(dov/wdh)