Meski demikian, China tetap memanfatatkan surplusnya tersebut ke Indonesia, sehingga kondisi inilah yang kian membuat tekanan terhadap sektor industri TPT dalam negeri.
Puncak Kejayaan
Dalam perkembangan ekspor maupun impor industri TPT dalam rentang 2014 hingga 2023, Kementerian Perindustrian mencatat puncak kinerja terbaik sektor tersebut terjadi pada 2019 dengan kontribusi pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam negeri sebesar 15,35%.
Namun, sejak 2020 sampai 2024, industri ini kerap kali digempur banyak masalah mulai dari pandemi Covid-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia ketika Rusia menginvasi Ukraina sejak awal 2022, hingga inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Tidak hanya itu, diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 sejak 17 Mei 2024 juga disebut-sebut menjadi biang banjirnya produk impor TPT dalam negeri. Menurut data Kemenperin, impor TPT mengalami kenaikan sejak Mei 2024 yakni sebesar 194,87 ribu ton, dari 136,36 ribu ton pada April 2024.
Pada saat yang sama, negara-negara seperti India, Turki, dan Vietnam beramai-ramai menerapkan restriksi perdagangan melalui kebijakan trade remedies seperti tarif antidumping dan safeguard. Kebijakan hambatan nontarif seperti penerapan quality control order (QCO) juga diberlakukan oleh India, utamanya untuk produk Viscose Staple Fiber (VSF) dan alas kaki.
Walhasil, berkaca pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap industri TPT, Jemmy lantas menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan penerapan bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) alias safeguard yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari dumping produk tekstil asing.
Kualitas Impor
Selain itu, Jemmy juga menyoroti perlunya penerapan hambatan nontarif untuk memastikan kualitas produk impor, seperti halnya sertifikasi Bureau of India Standards (BIS) yang diterapkan Negara Taj Mahal tersebut.
"Selain hambatan tarif, hambatan nontarif juga bisa di terapkan bagi produsen yang akan mengekspor produknya ke Indonesia. Salah satu nya seperti India menerapkan sertifikasi BIS. Tujuannya untuk menyakinkan produsen dan produknya memenuhi kriteria yang ditentukan," tuturnya.
"Saya berkeyaninan dengan komunikasi pemerintahan [Presiden] Prabowo banyak kebijakan yang dapat di-boost untuk memperbaiki iklim industri TPT ke depannya," pungkasnya.
Jauh sebelumnya pada awal Juli 2024, Jemmy juga menuturkan bahwa utilitas pabrik di industri TPT Indonesia terus mengalami penurunan, terlebih sejak 2023.
Hal ini terlihat dari turunnya angka utilitas industri TPT mulai dari hulu ke hilir, sehingga menjadi salah satu alasan terjadinya gelombang PHK masal industri TPT.
"Kondisi utilitasnya [rata-rata] sudah di bawah 45%, industri benang kira-kira di kisaran 45%, industri pemintalan 40%, rajut atau knitting sudah 52%, industri finishing 55%, dan industri pakaian jadi di kisaran 58%. Ini yang mengakibatkan banyak PHK pada pabrik tutup di berbagai daerah baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah," jelas Jemmy dalam paparannya dengan Komisi VII DPR RI, awal Juli.
Sementara itu, relokasi industri TPT yang dilakukan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah nyatanya juga tidak banyak menyerap tenaga kerja bagi sektor tersebut.
Untuk diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor industri TPT di Indonesia hampir mencapai 15.500 pekerja per 9 September 2024.
Presiden KSPN Ristadi melaporkan PHK tersebut terjadi karena pabrik-pabrik yang tutup, seiring dengan makin banyaknya pelaku industri pertekstilan yang melakukan efisiensi usaha.
“Total sejak awal 2024, ada 15.415 orang korban PHK anggota KSPN,” ujar Ristadi kepada Bloomberg Technoz, medio pekan ini.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(prc/wdh)
