Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyatakan pembagian anggaran pada kementerian hasil pemecahan perlu dilakukan secara rasional. Begitu juga dari sisi kewenangan atau administratif kementerian baru itu.
Yose memberikan contoh Kementerian PUPR kini dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman.
Dalam kaitan ini, masing-masing kementerian pecahan PUPR harus mendapatkan pembagian kewenangan secara rinci sehingga porsi anggaran juga dapat disesuaikan.
“Juga Kemendikbud yang dipecah jadi 3, jatah fiskalnya seperti apa, itu di dalam sisi administrasinya, koordinasinya, juga sisi substansinya [akan seperti apa],” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memastikan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan revisi atau anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBN) kepada DPR RI pada Maret 2025.
Hal itu disampaikan Teuku menanggapi proses pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, sekaligus pembagian anggaran masing-masing kementerian.
"Kami berdua akan bicara dengan masing-masing eselon I kementerian. Kami dengar akan ada APBNP untuk pemerintahan pak Prabowo ke depan di awal tahun, Maret atau sampai Juni," kata Teuku usai Serah Terima Jabatan di kantor kementerian, seperti dikutip dari siaran video, Senin (21/10/2024).
(azr/lav)
