Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menyatakan langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian serta badan baru di kabinetnya justru membuat tambahan belanja birokrasi di tengah kapasitas fiskal yang sempit.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri menyatakan, beban tersebut juga muncul dari tambahan belanja untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk para wakil menteri (wamen). Pasalnya, pada era Prabowo terdapat sejumlah kementerian yang memiliki wamen lebih dari satu.

“Di satu sisi ruang fiskal kita juga semakin terbatas dengan kita di tahun ke depan harus membayar bunga hutang dan juga harus balancing dengan program-program yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo,” tutur Adinova dalam taklimat media CSIS, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut, Adinova menyatakan belanja tambahan tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program-program prioritas Prabowo agar tidak menambah beban APBN, salah satunya untuk membiayai program makan gratis yang telah dianggarkan Rp71 triliun.

“Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo,” tegas Adinova.