Adinova menyatakan pembenahan proses birokrasi akan menjadi tugas berat kabinet Merah Putih dalam satu tahun mendatang. Sebab, hal ini akan berimplikasi terhadap pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait pada level daerah.
“Jadi tidak hanya restrukturisasi akan dilakukan atau perubahan-perubahan ini akan berubah di pusat, tapi juga akan berubah di daerah,” tuturnya.
Selain itu, Adinova juga menyoroti peranan Kemenko pada era Presiden Prabowo apakah akan menjadi koordinator utama kementerian yang menjadi naungannya.
Hal tersebut menjadi pertanyaan salah satunya akibat Prabowo memutuskan memasukan Kementerian Lingkungan Hidup dalam naungan Kemenko Pangan, padahal menurutnya tugas Kementerian Lingkungan Hidup tak berkorelasi dengan Kemenko Pangan.
“Padahal Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tujuan-tujuan tersendiri yang sangat krusial juga ke depannya,” ucap Adinova.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo telah melantik 48 nama sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih. Mereka terdiri dari tujuh menteri koordinator, dan 41 menteri teknis.
Para menteri tersebut berasal dari sejumlah kelompok dan latar belakang. Sebagian besar dari menteri tersebut tercatat memiliki status dan rekam jejak sebagai politikus, terutama dari partai politik koalisi Indonesia Maju atau KIM plus. Selain itu, beberapa nama lainnya tercatat sebagai akademisi, aktivis, praktisi, tokoh agama, bankir, hingga pengusaha.
(azr/lav)
