Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menyoroti bertambahnya jumlah kementerian baru yang berada di bawah naungan kementerian koordinasi (Kemenko) berpotensi menimbulkan tumpang-tindih regulasi yang pada akhirnya mempersulit dunia usaha.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri menilai jumlah kementerian yang bertambah membuat peraturan menteri dan surat edaran direktorat jenderal dari masing-masing kementerian semakin banyak.

Pada akhirnya, dia khawatir akan muncul ego sektoral yang membuat keruwetan regulasi dan berdampak pada kepastian usaha.

“Kita bisa bayangkan misalnya surat edaran dirjen juga akan semakin banyak dengan banyaknya dirjen yang dibentuk, peraturan menteri juga akan semakin banyak dan lain sebagainya dan ini implikasinya terhadap kepastian berusaha,” kata Adinova dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat (25/10/2024).

Ia menegaskan seharusnya isu kepastian berusaha merupakan isu yang krusial dan perlu diperhatikan pemerintah ketika maraknya tren Pemutusan Hak Kerja (PHK), hingga penurunan kelas menengah terjadi.