Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran SAL pada APBN tahun berjalan.
Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhitungkan anggaran pembiayaan lainnya pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan.
BPK juga menyarankan agar Sri Mulyani menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR.
“Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kas Pemerintah Pusat tahun 2021-2023 cukup efektif dalam mendukung pemenuhan pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan,” tulis BPK.
(azr/lav)
