Dia menilai, mulusnya langkah Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR 2024-2029 tanpa ada dinamika revisi UU MD3 adalah hasil kompromi politik PDIP dengan KIM Plus. Hal ini juga yang kemudian membuat koalisi Prabowo-Gibran di DPR memberikan kursi ketua kepada PDIP di Banggar, BAKN, Komisi I, dan Komisi V.

Menurut dia, PDIP yang saat ini mengklaim berada di luar kabinet atau pun pemerintahan, justru nampak semakin merapat hingga suatu saat akan turut bergabung.

“Sehingga ketika Mbak Puan dilantik Ketua DPR, ketika PDIP dapat Banggar, dan AKD yang lain ya, itu kelihatan sudah jelas bahwa PDIP tuh setengah kakinya sudah ada id KIM sudah ada di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ujang.

Dia sangat ragu DPR periode 2024-2029 akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap Prabowo-Gibran. Dia menilai, kompromi politik dan pembentukan kabinet super gemuk sangat menunjukkan bagaimana Prabowo ingin semua pihak merasa senang dan mendapat bagian.

“Kalau saya sih melihatnya kompromi, semua akomodasi politik, semua happy. Kabinet happy, di parlemen happy, termasuk PDIP happy, akhirnya ya sama-sama happy,” ujar dia.

(fik/frg)