Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan diri tak menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Mereka tak mengirimkan kadernya menjadi anggota Kabinet Merah Putih.

Di sisi lain, PDIP berhasil mempertahankan kekuatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai berlambang kepala banteng tersebut menguasai kursi Ketua DPR, beberapa komisi strategis, termasuk dua badan yang mengurusi anggaran yaitu Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Apakah PDIP akan memainkan peran strategis untuk menjaga penggunaan anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan?

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Ujang Komarudin justru menilai janggal minimnya dinamika politik dalam penetapan Ketua DPR dan pimpinan Banggar. Biasanya, menurut dia, pemerintah berkuasa akan berupaya melakukan sejumlah manuver politik untuk menjaga pos penting di DPR; termasuk kursi Ketua DPR dan Banggar.

“Justru itu [Ketua DPR dan Ketua Banggar] nampaknya kesepakatan di antara KIM dengan PDIP. Menurut saya itu justru saling mendukung, nggak berani itu PDIP menyulitkan Prabowo-Gibran untuk soal anggaran, karena kompromi sudah dilakukan,” kata Ujang kepada Bloomberg Technoz, Kamis (24/10/2024).