Penentuan UMP setiap tahun didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November tahun berjalan.
Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga menimbang pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah terkait. Pada UMK, seorang gubernur bisa menetapkan upah minimum dengan syarat rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan dalam tiga tahun terakhir pada periode yang sama lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
Pada 2024, sebagai contoh, rata-rata UMP sebesar Rp3,11 juta, lebih rendah dibanding UMK Bekasi yang mencapai Rp5,34 juta per bulan, tertinggi di Indonesia. Sementara Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten dengan tingkat upah minimum terendah di Indonesia yaitu sebesar Rp2,03 juta per bulan.
Adapun mengacu pada Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilansir Bank Indonesia awal pekan ini, terungkap, rata-rata upah pekerja untuk level di bawah mandor/supervisor pada Semester 1-2024 adalah Rp3,61 juta per bulan. Sementara untuk level mandor/supervisor adalah Rp5,69 juta per bulan.
Perbandingan di Asia
Sebuah negara bisa saja mencatat upah lebih tinggi ketimbang Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti angka itu secara riil termasuk tinggi bila membandingkan tingkat biaya hidup di negara tersebut.
Bisa jadi sebuah negara upah pekerja mencapai double digit, akan tetapi biaya hidup untuk level standar juga tinggi sehingga menilik nilai riil-nya, tingkat upah di negeri itu sebenarnya tidak besar-besar amat karena pengeluaran untuk hidup juga besar.
Agar lebih mudah mendapatkan gambaran tentang tinggi/rendah tingkat upah dibandingkan biaya hidup di tiap negara, memakai ukuran Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Bruto yang dikaitkan dengan tingkat Purchasing Power Parity (PPP).
Selain itu, bisa juga diperbandingkan dengan indeks biaya hidup (cost of living index).
Mengacu World Bank, PDB per kapita berdasarkan kekuatan daya beli (PPP) mencerminkan tingkat PDB yang telah disesuaikan dengan kurs internasional. Metrik ini bisa memberikan perbandingan daya beli masyarakat di sebuah negara dengan memperkecil bias nilai tukar.
Misalnya, untuk membeli sebuah baju di AS, seseorang membutuhkan uang US$10. Sementara untuk barang yang sama di Jerman, seseorang harus mengeluarkan €8.
Agar mendapatkan perbandingan yang tepat, dua mata uang itu harus dikonversi. Jika setelah dikonversi, harga baju di Jerman adalah US$15, maka PPP menjadi 15/10 atau 1,5. Dengan kata lain, untuk setiap US$1 yang dibelanjakan untuk membeli baju di AS, dibutuhkan US$1,5 untuk membeli barang yang sama di Jerman bila dibeli dalam euro. Angka PPP diungkapkan adalam satuan Current International Dollars (Int-$).
Berdasarkan data World Bank, Indonesia mencatat PDB per kapita PPP pada 2023, sebesar Int-$ 15.612,8.
Indonesia ada di urutan kelima di ASEAN setelah Singapura (Int-$ 141.500,2), lalu Brunei Darussalam (Int-$ 86.445,7), Malaysia (Int-$ 37.247,7), disusul oleh Thailand (Int-$ 23.422,9).
Di belakang Indonesia ada Vietnam (Int-$ 15.194,3), Filipina (Int-$ 10.755,5), Laos (Int-$9.326), Myanmar (Int-$ 5.905,2), kemudian Kamboja (Int-$ 5.624,1), lalu Timor Leste (Int-$5.108,7).
Sementara mengacu data Numbeo, tingkat biaya hidup di Asia yang termahal diduduki oleh Singapura dengan skor 81,9, lalu Brunei 50,5, disusul oleh Myanmar dan Kamboja masing-masing 38,6 dan 38,5.
Setelah itu ada Thailand dengan skor 36 dan Filipina 33,6. Disusul oleh Malaysia dengan skor 30,5. Lalu, Vietnam 30,8. Baru kemudian ada Indonesia 28,5.
Sebuah negara dengan upah pekerja tinggi sementara tingkat biaya hidup rendah, maka bisa dibilang di negeri itu para pekerja cukup sejahtera. Sebaliknya, ketika upahnya rendah dan biaya hidup tinggi, pekerja di negeri itu kemungkinan besar kurang sejahtera.
Berikut tingkat upah pekerja di negara-negara Asia Tenggara, dirangkum oleh Divisi Riset Bloomberg Technoz, dari data Bloomberg dan sumber lain yang relevan, asumsi 20 hari kerja dan konversi ke nilai rupiah per 24 Oktober 2024:
- Indonesia, 2024, Rp3,11 juta per bulan
- Malaysia, 2024 (manufacturing), RM 8.124 per bulan (setara Rp29,15 juta)
- Brunei Darussalam, BND 3.230 (setara Rp38,21 juta)
- Thailand, 2024, THB 363 per hari atau THB 7.260 per bulan (setara Rp3,33 juta)
- Filipina, 2024, PHP 610 (nonpertanian) atau PHP 12.200 per bulan (setara Rp3,28 juta)
- Singapura, 2024, SGD 6.513 per bulan (setara Rp76,87 juta)
- Vietnam VND 4,96 juta (setara Rp3,02 juta)
Dari data-data itu bisa diambil kesimpulan, pekerja di Malaysia cukup sejahtera karena tingkat upahnya jadi yang tertinggi kedua di ASEAN akan tetapi tingkat biaya hidup di sana terbilang rendah, jauh lebih rendah dibanding Thailand, Filipina juga Myanmar dan Kamboja yang biaya hidupnya lebih tinggi.
Indonesia bagaimana? Bila mengacu data tersebut, upah rata-rata di RI masih kalah oleh Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand dan Filipina. Sementara tingkat biaya hidup lebih rendah dibanding negara-negara tersebut.
Masih defisit
Meski sekilas tingkat upah pekerja di Indonesia masih seimbang dengan tingkat biaya hidup, penting untuk dicermati bahwa rentang upah di Indonesia sangat luas. Upah pekerja di Bekasi, misalnya, mencapai Rp5,34 juta per bulan. Namun, pekerja di Banjarnegara mendapat upah sekitar Rp2,03 juta per bulan.
Indonesia sejatinya memiliki data Survei Biaya Hidup (SBH) yang bisa jadi perbandingan apakah tingkat upah minimum yang ditetapkan itu sudah seimbang dan bisa mengejar tingkat biaya hidup di tempat yang sama, atau sebaliknya masih kesulitan mengejar biaya hidup.
Badan Pusat Statistik pernah melansir hasil survei tersebut di mana pada 2022, sebagai contoh, rata-rata konsumsi warga DKI Jakarta adalah Rp14,88 juta/bulan. Naik dibandingkan SBH 2018 yaitu Rp13,4 juta/bulan.
Akan tetapi, angka median pendapatan untuk pekerjaan di sektor formal di Jakarta adalah Rp4,4 juta. Pada 2024 ini, UMR di DKI Jakarta sebesar Rp5,06 juta per bulan.
Memakai asumsi UMR terakhir, bisa disimpulkan apabila dalam satu rumah terdapat dua orang bekerja di sektor formal, rumah tangga itu masih mencatat defisit biaya hidup di Jakarta sebesar Rp4,76 juta per bulan.
Indikasi serupa juga terlihat di Cilacap, sebagai representasi daerah dengan biaya hidup termurah di Indonesia.
Di Cilacap, median pendapatan pekerja formal adalah sebesar Rp1,8 juta. Sementara rata-rata biaya hidup mencapai Rp5,38 juta per rumah tangga. Alhasil, sekalipun ada dua orang yang bekerja dalam satu rumah tangga, masih terdapat defisit untuk menutup biaya hidup sebesar Rp1,78 juta.
Dengan kata lain, tingkat upah pekerja di Indonesia masih banyak yang kesulitan mengejar tingginya biaya hidup bahkan ketika dua orang dalam satu rumah tangga memiliki pekerjaan di sektor formal. Sementara di Indonesia, mayoritas angkatan kerja yang bekerja, masih lebih banyak mencari penghidupan di sektor informal yang tingkat upah dan kesejahterannya lebih rendah ketimbang sektor formal.
-- update grafik dan penghitungan defisit upah versus biaya hidup.
(rui/aji)
