Menurut REI, penunjukkan Maruarar sebagai Menteri PKP merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani sektor properti.
Maruarar, kata Bambang, juga pernah terlibat dalam pembangunan hotel di Ibu Kota Negara (IKN) serta dinilai memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri properti.
"Artinya tim kementrian sudah cukup tahu banyak tentang properti. Tinggal bersama-sama tim eks [Kementerian] PUPR mendalami problematika yang ada serta mencari solusi untuk mengejar 3 juta hunian per tahun," jelasnya.
"Kami tentu optimis [program ini berhasil], apalagi selain adanya kementrian khusus perumahan juga ada tim pengadaan perumahan yang langsung dipimpin pak Hashim [Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan] artinya program perumahan yang dijanjikan pak Prabowo adalah program prioritas," ujarnya.
Sebagai catatan, selain dengan Kejagung, Kementerian Perumahan juga memperluas cakupan penggunaan lahan dari aset badan usaha milik negara (BUMN), misal dari PT KAI, dalam pernyataan resminya, Senin (21/10/2024).
Menurut Maruarar, banyak lahan KAI yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan rumah yang juga jadi program Presiden Prabowo. Pembangunan rumah utamanya untuk prajurit TNI, serta membangun rumah layak huni di desa dan di kota.
Tidak hanya dari pemerintah, Kementerian PKP juga mendorong pengusaha swasta, para pengembang dan pengusaha di bidang lainnya melakukan hal yang sama, tegas Maruarar.
Artinya, lahan tersedia lewat kerja sama penyediaan tahan BUMN atau lembaga negara lain. Lantas proses pembangunan dibantu oleh perusahaan swasta.
Khusus pembangunan hunian masyarakat di perkotaan Kementerian PKP akan menghadirkan model apartemen.
Adapun, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan pembangunan permukiman untuk program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto akan mulai digenjot pada awal 2025.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian PKP kini tengah fokus mempersiapkan eksekusi dan skema pelaksanaan pembangunan perumahan ini, dengan target pencapaian dalam 100 hari pertama.
"Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan. Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai September masih sekitar 700.000-an," kata Fahri ketika ditemui awak media di Jakarta, Selasa (22/10/2024), malam.
(prc/wdh)
