Wijayanto juga berharap bahwa keputusan yang ditempuh Prabowo sudah dipertimbangkan dengan matang, tidak serta-merta dilakukan seperti keputusan membuat posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) tidak lagi setara menteri.
Pasalnya, keputusan itu dinilai berbagai pihak hanya untuk mengamankan posisi Seskab Teddy Indra Wijaya agar tidak perlu pensiun dari militer.
“Semoga ada fleksibilitas dalam pelaksanaan di lapangan nantinya,” tegas Wijayanto.
Wijayanto juga menilai keputusan Prabowo membuat Kemenkeu langsung berkoordinasi dengan dirinya juga tidak terkait dengan pengalaman masa lalu Prabowo ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Kala itu, Prabowo kerap mendapatkan tolakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika dirinya meminta anggaran tambahan untuk kementerian yang sempat dirinya pimpin tersebut.
“Tidak ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu terkait penolakan anggaran Kemenhan oleh Menkeu,” tutur Wijayanto.
Sebagai informasi, dalam Kabinet Merah Putih, Kemenkeu dipastikan berada di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto, dan tak lagi berada dalam naungan Kemenko Perekonomian seperti pada pemerintahan sebelumnya.
Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu membenarkan bahwa posisi Kemenkeu saat ini berada langsung di bawah presiden, tak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
"Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," kata Deni.
Berdasarkan Pasal 26 Perpres No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 disebutkan bahwa Menko Perekonomian mengkoordinasikan setidaknya tujuh kementerian, antara lain:
- Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Kementerian Pariwisata.
(azr/lav)
