Jika terdapat penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang dapat dioptimalkan, terutama pada BMN (barang milik negara) yang tidak aktif digunakan (idle)," 

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto merombak ulang susunan kabinetnya dengan menambahkan beberapa nomenklatur kementerian hingga mencapai 46 kementerian.

Hal tersebut dilakukan usai UU Kementerian Negara direvisi, menghapus pembatasan jumlah kementerian yang semula 34 kementerian.

(azr/lav)