Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat koordinasi restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024-2025, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung untuk menyelaraskan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan baru yakni Kabinet Merah Putih.
Bendahara Negara mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi K/L yang mengalami perubahan.
"Pejabat atau pelaksana tugas baru diharap dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L," kata Sri Mulyani dalam siaran pers, yang diterima Kamis (24/10/2024).
Terkait BMN, Sri Mulyani menyatakan penggunaannya akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatuhan serta efisiensi.
Jika terdapat penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang dapat dioptimalkan, terutama pada BMN (barang milik negara) yang tidak aktif digunakan (idle),"
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto merombak ulang susunan kabinetnya dengan menambahkan beberapa nomenklatur kementerian hingga mencapai 46 kementerian.
Hal tersebut dilakukan usai UU Kementerian Negara direvisi, menghapus pembatasan jumlah kementerian yang semula 34 kementerian.
(azr/lav)
