Bloomberg Technoz, Jakarta - Jodi Mahardi, Juru Bicara (Jubir) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan dipindah tugaskan ke beberapa Kemenko baru.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus Kemenko Marves dan membentuk beberapa Kemenko barudalam Kabinet Merah Putih. Kemenko baru yang dimaksud ialah Kemenko Pangan serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ke depan, para PNS Kemenko Marves akan dipindahkan ke dua Kemenko baru ini.
“Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku,” kata Jodi ketika dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Rabu (23/10/2024).
Jodi menegaskan, pihaknya dari Kemenko Marves tengah berkomunikasi dengan Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, dan dua Kemenko baru agar transisi tersebut dapat berialan lancar.
“Serta Kemenko-kemenko baru, termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Jodi.
Sebagai informasi, penghapusan Kemenko Marves di era Prabowo tercermin dengan tidak terdapat nomenklatur Kemenko Marves dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Dalam Perpres 140/2024, Prabowo menetapkan beberapa Kemenko baru yang terdiri atas Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemenko Bidang Pangan.
Beberapa tugas Kemenko Marves pada era Prabowo akan dialihkan kepada Kemenko Perekonomian. Hal ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai pelantikan menteri.
Airlangga turut membawahi sejumlah kementerian yang sebelumnya berada di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) era Kabinet mantan Presiden Jokowi. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pariwisata.
"Arahan bapak presiden menjadi jelas bahwa sektor penghasil devisa harus digenjot. Kemarin di dalam pidato disebutkan lapangan kerja jadi prioritas utama dan tentu padanannya adalah menaikkan angka investasi," papar Airlangga di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).
(azr/lav)
