Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran Kementerian HAM yang mulanya sebesar Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa para anggota dewan Komisi XIII pasti akan turut mengkaji harapan tersebut. Dia memastikan akan memperhatikan alasan dari harapan penambahan anggaran tersebut.
“Nanti kan mereka [Kementerian HAM] akan mengajukan ke Komisi XIII, anggaran-anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja. Biasanya kan seperti itu, dan anggaran ini kan nanti akan dibahas sekitar bulan April-Mei [2025],” kata Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/10/2024)
Adies juga memercayakan kinerja dari para anggota dewan Komisi XIII yang pastikan akan melakukan penggalian terkait dengan harapan tersebut, apakah alasan penggunaan anggaran tersebut masuk akal atau justru terlalu berlebihan.
“Nanti rekan-rekan di Komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan. Dari Rp64 miliar sampai Rp20 triliun. Nanti akan dilihat apakah visible atau tidak,” ujarnya.
Selain melakukan pembahasan mengenai harapan tersebut dengan Komisi XIII, Kementerian HAM juga akan mendapatkan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu juga akan turut mempelajari apakah anggaran di Kementerian HAM tercukupi atau tidak.
“Kementerian Keuangan tentunya pertama kali akan menelaah apakah anggaran ini masuk akal dan mampu apa tidak anggaran kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan,” ucapnya.
Mengenai penambahan anggaran, Adies sendiri kurang percaya diri apakah DPR maupun Pemerintah dapat memenuhi harapan tersebut dikarenakan pada periode masa kepemimpinan Presiden Prabowo-Subianto terdapat beberapa lembaga baru yang turut membutuhkan anggaran.
“Banyak juga kementerian-kementerian baru tentunya membutuhkan anggaran”.
“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang meminta penambahan, belum lagi ada kementerian baru. Nanti mungkin akan dilihat di sana, kawan-kawan Komisi XIII” tambahnya.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan masyarakat mengenai harapan dari Menteri HAM baru masa pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029, Natalius Pigai yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun.
Meskipun menyampaikan harapan tersebut, Pigai tetap memandang realistis dan tidak memaksakan kehendaknya apabila memang negara tidak memiliki anggaran yang cukup.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya diatas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun, saya ini orang lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” katanya.
Dilansir dari laman sosial media X Pigai, dia mengatakan bahwa tujuan dari harapan anggaran Kementerian HAM Rp20 triliun ditujukan untuk beberapa proyek. Diantaranya adalah pembangunan Universitas HAM dengan taraf Internasional terpadu, Laboratoriun HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM, dan lain sebagainya.
“Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll,” tulisnya.
Beberapa fasilitas tersebut kemudian akan dipimpin oleh orang Indonesia yang sudah setingkat dunia dalam bidang HAM. Dia juga mengklaim apabila proyek tersebut terlaksana, Indonesia akan menjadi negara satu-satunya yang memiliki beragam fasilitas tersebut.
(ain)
