Logo Bloomberg Technoz

Selain melakukan pembahasan mengenai harapan tersebut dengan Komisi XIII, Kementerian HAM juga akan mendapatkan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu juga akan turut mempelajari apakah anggaran di Kementerian HAM tercukupi atau tidak.

“Kementerian Keuangan tentunya pertama kali akan menelaah apakah anggaran ini masuk akal dan mampu apa tidak anggaran kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan,” ucapnya.

Mengenai penambahan anggaran, Adies sendiri kurang percaya diri apakah DPR maupun Pemerintah dapat memenuhi harapan tersebut dikarenakan pada periode masa kepemimpinan Presiden Prabowo-Subianto terdapat beberapa lembaga baru yang turut membutuhkan anggaran.

“Banyak juga kementerian-kementerian baru tentunya membutuhkan anggaran”.

“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang meminta penambahan, belum lagi ada kementerian baru. Nanti mungkin akan dilihat di sana, kawan-kawan Komisi XIII” tambahnya.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan masyarakat mengenai harapan dari Menteri HAM baru masa pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029, Natalius Pigai yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun.

Meskipun menyampaikan harapan tersebut, Pigai tetap memandang realistis dan tidak memaksakan kehendaknya apabila memang negara tidak memiliki anggaran yang cukup.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya diatas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun, saya ini orang lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” katanya.

Dilansir dari laman sosial media X Pigai, dia mengatakan bahwa tujuan dari harapan anggaran Kementerian HAM Rp20 triliun ditujukan untuk beberapa proyek. Diantaranya adalah pembangunan Universitas HAM dengan taraf Internasional terpadu, Laboratoriun HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM, dan lain sebagainya.

“Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll,” tulisnya.

Beberapa fasilitas tersebut kemudian akan dipimpin oleh orang Indonesia yang sudah setingkat dunia dalam bidang HAM. Dia juga mengklaim apabila proyek tersebut terlaksana, Indonesia akan menjadi negara satu-satunya yang memiliki beragam fasilitas tersebut.

(ain)

No more pages