Sekadar catatan, ekspor CPO memang berhubungan erat dengan pengembangan biodiesel. Pasalnya, setoran pungutan ekspor dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk sebagian disalurkan guna mendanai produksi biodiesel.
“BPDPKS diamanatkan menanggung atau membayar selisih harga antara harga biodiesel dengan harga solar. Sekarang harga sawit untuk biodiesel relatif lebih tinggi daripada solar sehingga ada gap, ini yang kita tutup,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman.
Harga Naik
Selain berkurangnya anggaran untuk subsidi biodiesel, Gapki menilai, penerapan B50 juga memicu naiknya harga minyak nabati di tingkat internasional dan dalam negeri dan penerimaan pungutan ekspor serta bea keluar berkurang.
BPDPKS sendiri baru-baru ini mengaku masih belum bisa memastikan efektivitas dari penurunan tarif pungutan ekspor CPO, berikut dampaknya terhadap pendanaan atau 'subsidi' program mandatori biodiesel.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman mengatakan instansinya masih akan mengevaluasi dampak kebijakan baru soal pungutan ekspor CPO, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62/2024, setidaknya dalam satu semester ke depan.
"Efektivitas dari kebijakan ini baru bisa kita lihat beberapa bulan ke depan. Untuk itu akan dilakukan evaluasi 6 bulan setelah diberlakukan," kata Eddy ketika dihubungi, akhir September.
Adapun, kebutuhan pendanaan atau 'subsidi' biodiesel untuk program mandatori B35 pada 2024 saja diperkirakan mencapai Rp28,5 triliun, melonjak 55,56% dari realisasi tahun lalu. Target tersebut dengan asumsi jika dana pungutan ekspor CPO tercapai setidaknya Rp27,3 trilliun pada tahun ini.
Sampai dengan kuartal I-2024, BPDPKS telah menyalurkan insentif biodiesel senilai Rp1,39 triliun.
Untuk diketahui, Indonesia memungut bea keluar (BK) dan pungutan tambahan atas ekspor kelapa sawit. Referensi atas pungutan—rata-rata tertimbang berdasarkan harga minyak kelapa sawit — ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Perdagangan untuk menghitung bea keluar.
Pemangkasan pungutan dipatok menjadi US$63/ton dari US$90 per ton untuk September. Pungutan untuk produk kelapa sawit olahan akan berkisar antara 3% dan 6%. Peraturan baru ini berlaku mulai 22 September.
Kebijakan Kementan
Pada perkembangan terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah menegaskan pemerintah bakal memangkas volume ekspor CPO sebanyak 5,3 juta ton/tahun untuk program biodiesel B50, demi menunjang ambisi swasembada energi Presiden Prabowo Subinato.
"Ekspor kita kan 26 juta ton/tahun. Kita untuk mencapai B35, lompat ke B50, butuh 5,3 juta ton/tahun. Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai" kata Amran kepada awak media di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Dengan asumsi prioritas pemenuhan CPO di dalam negeri yang tercukupi, lanjut Amran, maka program B50—atau bauran Solar dengan 50% bahan bakar nabati — sebagaimana dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo dapat tercapai.
"CPO kita produksinya 46 juta ton/tahun. Sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton/tahun. Kita ekspor 26 juta ton/tahun. Kalau kita mengambil 5,3 juta ton/tahun [untuk B50], berarti enggak ada masalah kan? Karena kita ekspor 26 juta ton/tahun," tegas Amran.
"Kita kurangi [volume ekspor CPO] sesuai kebutuhan dalam negeri. Kita prioritaskan dalam negeri," tuturnya.
Skenario Dampak Penerapan B40 dan B50*
Saat ini (B35)
- Produksi: 54,84 juta ton
- Konsumsi: 24,23 juta ton, terdiri dari pangan 10,3 juta ton, oleokimia 2,27 juta ton, dan biodiesel 11,66 juta ton
- Penyediaan ekspor 30,61 juta ton
B40
- Produksi: 54,84 juta ton
- Konsumsi: 26,57 juta ton, terdiri dari pangan 10,3 juta ton, oleokimia 2,27 juta ton, dan biodiesel 14 juta ton
- Penyediaan ekspor 28,27 juta ton
B50
- Produksi: 54,84 juta ton
- Konsumsi: 30,07 juta ton, terdiri dari pangan 10,3 juta ton, oleokimia 2,27 juta ton, dan biodiesel 17,5 juta ton
- Penyediaan ekspor 24,77 juta ton
*) Catatan: produksi, konsumsi, dan kebutuhan industri oleokimia diasumsikan stagnan/tetap.
(dov/wdh)
