Tetapi, itu harus benar-benar dilakukan dalam sistem koordinasi yang efektif, apalagi merujuk kepada latarbelakang militer Prabowo dengan sistem komandonya.
"Tetapi, dalam perspektif manajemen, ini adalah sebuah 'span of manajemen' yang terlalu besar. Ini biasanya terlalu tidak efisien."
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menilai kabinet gemoy Presiden Prabowo akan memperbesar potensi koordinasi 'carut-marut' hingga perebutan kewenangan.
"Pada kabinet Presiden-presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu persoalan pokok yang dihadapi oleh para Menteri. Dengan pembentukan kabinet super gemuk ini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana koordinasi itu ditentukan," ujar Fadhil.
Dia mengatakan susunan kabinet saat ini juga banyak yang tumpang tindih (overlapping), seperti pembentukan Menteri Koordinator yang berlebihan dan Kepala Badan.
Fadhil memperkirakan bahwa dalam satu atau dua tahun ke depan gerakan kabinet Merah Putih akan berjalan lambat. Padahal, Prabowo sebelumnya menginginkan yang cepat dalam menjalankan programnya ke depan.
"Selain masalah koordinasi, juga ada masalah kewenangan. Ini juga kan belum 'ajeg'. Misalnya Menko Pangan. Padahal kan sebelumnya Menko Perekonomian juga menangani masalah pangan. Bagaimana itu nanti dibagi?" ujar dia.
"Jadi nanti bagaimana kewenangan itu dibagi? Kita tahu biasanya orang-orang itu tidak ingin kewenangannya dikurangi. Ini akan timbul persoalan pembagian kewenangan menteri-menteri ini."
(wep)
