Sebagai gantinya, pemerintah mengembalikan uang yang seharusnya dipakai untuk subsidi 4 komoditas itu menjadi BLT kepada masyarakat.
Walhasil, saat itu komoditas energi yang mendapatkan subsidi harga berkurang dari 7 menjadi 3, yakni; minyak tanah, bensin premium dan minyak solar.
“Waktu itu kita naikan, ribut, kantor ESDM itu didemo. Aftur, avgas, fuel, dan diesel kita naikan ke harga pasar, tetapi uangnya kita kembalikan ke rakyat dalam bentuk cash transfer dan BLT, berhasil waktu itu. Sekarang kita tiga, sekarang sudah jadi Pertalite, B35, dan liquefied petroleum gas [LPG] 3 Kg,” ujarnya.
Dalam paparannya, Purnomo menjelaskan perubahan kebijakan subsidi harga menjadi subsidi langsung dilakukan bertahap dengan memperhatikan kemampuan fiskal, daya beli masyarakat kurang mampu dan kondisi sosial politik.
Porsi subsidi harga cukup besar di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga bakal lebih produktif jika anggaran digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, BLT, dan kepentingan masyarakat lainnya.
Subsidi Harga
Kedua, subsidi harga. Adapun, skema ini bakal melanjutkan kebijakan saat ini, tetapi dilakukan tepat sasaran dengan sistem kuota.
Sebagai gambaran, Purnomo mengatakan saat ini pemberian subsidi listrik dilakukan dengan tidak tepat sasaran.
“Listrik [daya] 900VA, Badan Pusat Statistik mengatakan sebetulnya tidak sebesa sekarang, karena sebagian dari mereka tidak perlu subsidi lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah belum memutuskan perubahan mekanisme penyaluran subsidi BBM menjadi berbasis bantuan langsung tunai atau BLT pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah mencari format atau mekanisme yang tepat agar penyaluran BBM subsidi menjadi tepat sasaran.
“Belum ada keputusan sampai seperti itu, tetapi kita lagi cari formatnya yang baik dan benar agar BBM subsidi itu tepat sasaran, sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
Di lain sisi, Bahlil mengatakan Prabowo juga sudah memberikan arahan umum mengenai BBM rendah sulfur, tetapi masih harus didiskusikan lebih lanjut.
“Makronya ada, arahan umumnya ada, tetapi detail saya harus diskusi lagi sama Bapak Presiden [Prabowo],” ujarnya.
(dov/wdh)
