Pada tahun 2014, dia menjelaskan ekspektasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu tinggi, dengan pasar yang memperhitungkan valuasi premium pada aset Indonesia. Namun realitas ekonomi terbukti mengecewakan.

"Ekspektasi investor terhadap Presiden terpilih Prabowo menjadi begitu rendah, sehingga tidak perlu banyak upaya darinya untuk menggerakan jarum kepercayaan," tutur dia.

Dia menilai ada optimisme dari pelaku pasar bahwa gaya kepemimpinan militer Prabowo yang top-down akan meningkatkan efisiensi pembuatan kebijakan di kabinet yang lebih besar, membantu menemukan jalan tengah dengan para pemimpin daerah, dan mempromosikan sistem ekonomi desentralisasi terpusat. 

Di Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk memberi insentif kepada pemerintah daerah agar mereka lebih peduli dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan inflasi. Nasib politik lebih dari 1.500 gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia harus dikaitkan dengan indikator ekonomi makro di wilayah hukum masing-masing.

"Kita dapat membandingkannya dengan China, di mana para pembuat kebijakan utama dari Presiden Xi Jinping hingga Perdana Menteri Li Qiang sebelumnya adalah para pemimpin daerah yang dianggap berhasil dalam mengembangkan provinsi mereka sendiri," papar Satria.

Dia menilai gaya kepemimpinan kuat Prabowo mungkin dibutuhkan oleh negara yang beragam seperti Indonesia. Sebenarnya ada skenario yang sangat mungkin terjadi di mana pemerintahan baru akan membawa ketertiban, stabilitas, dan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh investor asing, sekaligus menjaga demokrasi di sepanjang jalan. Jika terwujud, itu akan menjadi skenario yang sangat menguntungkan bagi ekonomi Indonesia.

(lav)