Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai risiko ekonomi dari penambahan jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan baru bukan berasal dari beban fiskal yang membengkak, tetapi kemungkinan regulasi tumpang tindih yang berpotensi menghalangi minat investor asing.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian dari semula 34 kementerian menjadi 53 kementerian pada era pemerintahannya.

Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro berpendapat, karena setiap menteri sekarang memiliki ruang lingkup pekerjaan yang lebih terbatas, perluasan kabinet Prabowo dapat meningkatkan ego sektoral di antara pejabat tinggi pemerintah.

"Seorang menteri akan tergoda untuk mengeluarkan peraturannya sendiri, yang bertentangan dengan upaya konsisten Presiden Jokowi untuk memangkas birokrasi dan menderegulasi ekonomi," ujar Satria dalam pesan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Saat ini, menurut dia investor meragukan Prabowo dan prospek Indonesia di bawah kepemimpinannya. Namun, hal ini menghadirkan peluang positif. Bisa jadi ini adalah fenomena sebaliknya dari "Efek Jokowi".