Meski demikian, lanjut dia, pemerintah masih terus mengkaji ihwal rencana yang sebelumnya juga telah digadang-gadang oleh tim ekonomi Prabowo.
“Pembentukan superholding ini kita terus melakukan kajian bersama ahli-ahli supaya efektif untuk menuju ke sana,” ujar Tiko.
Sebelumnya, Ketua Umum Repnas Indonesia Maju Anggawira mengatakan, pembentukan superholding tersebut bisa saja membuka kemungkinan perubahan mekanisme pembagian dividen yang menjadi porsi pemerintah.
Hanya saja, kemungkinan tersebut tergantung kepada desain final dari superholding tersebut.
“Ada kemungkinan dividen tetap disetor ke kas negara, namun lewat mekanisme holding. Superholding bisa berperan sebagai agregator yang menyalurkan dividen sesuai dengan kinerja keseluruhan portofolio BUMN, yang kemudian disetorkan ke negara setelah memperhitungkan alokasi untuk pengembangan dan investasi ulang,” ujarnya, belum lama ini.
Sementara, lanjut Anggawira, untuk BUMN yang memiliki fungsi Public Service Obligation (PSO), tentu perlakuannya akan berbeda. BUMN dengan tugas PSO tidak semata-mata dituntut untuk profit, melainkan ada tanggung jawab sosial yang harus diemban.
Maka dari itu, penetapan target keuangan dan pengawasan untuk BUMN PSO akan mempertimbangkan dampak sosial, serta mungkin mendapatkan subsidi atau kompensasi dari pemerintah untuk tugas-tugas tersebut.
“Jadi, ada kombinasi antara manajemen profit oriented dan pengelolaan tanggung jawab sosial yang tetap dijaga.”
(wep)
