Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Sugiono, kader Partai Gerindra, sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk periode 2024-2029. Penunjukan ini memutus tradisi yang sebelumnya lebih sering menunjuk diplomat karier untuk memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Sugiono memulai kariernya dengan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang pada 1994. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Usai bekerja di Amerika Serikat, Sugiono kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Akademi Militer (Akmil) Magelang, lulus sebagai Letnan Dua pada 2002 dan kemudian menjadi anggota Kopassus. Karier militernya berlanjut hingga mencapai pangkat Letnan Satu (Lettu) pada 2024. Selain itu, Sugiono juga sempat menjadi sekretaris pribadi Prabowo saat ia mulai terjun ke dunia politik pada 2008.

Selama masa jabatannya sebagai Menlu, Sugiono akan didampingi oleh tiga Wakil Menteri (Wamen), yaitu Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Duta Besar Indonesia untuk PBB Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno. Kombinasi ini diharapkan memberikan keseimbangan antara pengalaman diplomatik dan perspektif politik.

Beberapa pengamat menilai bahwa tugas Sugiono sebagai Menlu akan sangat menantang. Menurut Suzie Sudarman, pengamat hubungan internasional, Sugiono kemungkinan besar akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan hubungan Indonesia dengan kekuatan-kekuatan global. "Khususnya terkait isu Palestina, alutsista, dan memperkuat posisi non-blok. Bisa jadi Prabowo akan terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri," ungkap Suzie kepada Bloomberg Technoz.

Sementara itu, pengamat kebijakan hubungan internasional dari Fisipol UGM, Dafri Agussalim, menilai penunjukan Sugiono tanpa latar belakang diplomat sebagai keputusan yang berisiko. "Ketika politik luar negeri dan diplomasi internasional berkembang dengan cepat, penugasan seorang politikus dengan latar militer memerlukan dukungan strategis yang kuat. Memang ada wakil menteri yang fokus diplomasi Timur Tengah, ada yang ke hukum laut. Keberadaan tiga Wakil Menteri perlu jelas target dan fokusnya," ujar Dafri.