Sehingga untuk mempersiapkan berbagai tantangan di 2023, bisa memaksimalkan fungsi APBN sebagai instrumen fiskal yang memiliki ragam fungsi mulai dari penyerap guncangan (shock absorber) hingga akselerator pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Konsumsi dan daya beli masyarakat, menurut Sri Mulyani, harus terus dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi. APBN memberikan bantalan agar daya beli masyarakat bisa terjaga, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Tahun 2022, bantuan sosial mendekati Rp460 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 476 triliun. Ketika guncangan berasal dari harga minyak, Pemerintah memberikan subsidi dari semula Rp 152 triliun menjadi Rp 555 triliun.
Ia menambahkan bahwa APBN itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya. Pemerintah tetap akan jaga faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi.
Selain meningkatkan bantuan sosial, berbagai program dalam APBN digunakan juga untuk memberikan bantuan kepada UMKM, seperti melakukan restrukturisasi kredit perbankan sehingga banyak UMKM tidak perlu mencicil utangnya dulu. Selain itu, APBN juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan daya beli kelompok menengah yang tergerus karena harga inflasi, maka inflasi diturunkan. Salah satunya yang berasal dari kelompok makanan.
“Jadi APBN itu hadir melalui berbagai macam cara supaya kita punya ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, maka harga pangan kita enggak ikut bergejolak sesuai dengan harga pangan dunia. Inflasi kita rendah, daya beli rakyat bisa terjaga,” ujarnya.
(krz/evs)
