Bloomberg Technoz, Jakarta - Airlangga Hartarto kembali ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). Jika sebelumnya masuk kabinet pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka kali ini dia berada di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berapa harta yang dimiliki Airlangga Hartarto?
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada 26 Maret 2024 untuk periode 2023, Airlangga saat ini memiliki kekayaan sebesar Rp411,68 miliar.
Dari nilai tersebut, Rp107,89 miliar berbentuk tanah dan bangunan, dan Rp2,89 miliar berupa alat transportasi dan mesin. Selain itu, harta bergerak lainnya sebesar Rp873 juta, dan surat berharga senilai Rp56 miliar.
Harta kekayaan terbesar dalam bentuk kas dan setara kas, yakni mencapai Rp305,84 miliar. Kemudian, harta lainnya tercatat Rp16,63 miliar.
Tak hanya kekayaan, Airlangga juga memiliki beban utang sebesar Rp78,90 miliar.
Bagaimana profil lengkap Airlangga Hartarto?
Meski lebih dikenal sebagai politikus Partai Golkar yang baru saja pensiun sebagai Ketua Umum, Airlangga juga memiliki kedekatan dengan bidang ekonomi. Ayahnya, Hartarto Sastrosoenarto dikenal sebagai mantan Menteri Perindustrian di era Orde Baru.
Tak hanya itu, Airlangga juga merupakan pemilik sejumlah perusahaan, hingga dikenal di kalangan pebisnis, sampai akhirnya menjadi Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).
Airlangga merupakan pemilik sejumlah perusahaan dan ia menjadi Presiden Komisaris di dua perusahaan sekaligus, yakni PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, dan PT Ciptadana Sekuritas. Dia juga menjabat sebagai Komisaris di PT Sorini Corporation Tbk. Sebelumnya, dia pernah menjadi Presiden Direktur di PT Bisma Narendra.
Di ranah politik, Airlangga tercatat sebagai Wakil Bendahara dalam Pengurus DPP Partai Golkar periode 2004-2009. Hingga akhirnya, di kepengurusan periode 2009-2015, dia tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.
Dia juga sempat menjadi Ketua Komisi VII DPR RI periode 2006-2009. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi dan BUMN.
(lav)
